{"id":7048,"date":"2026-08-14T01:39:18","date_gmt":"2026-08-14T01:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=7048"},"modified":"2026-08-14T01:39:18","modified_gmt":"2026-08-14T01:39:18","slug":"rapat-paripurna-dprd-pemkab-bandung-resmi-sepakati-kua-ppas-2027-dan-perubahan-apbd-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=7048","title":{"rendered":"Rapat Paripurna, DPRD-Pemkab Bandung Resmi Sepakati KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan APBD 2026"},"content":{"rendered":"

Rapat Paripurna, DPRD-Pemkab Bandung Resmi Sepakati KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan APBD 2026<\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Bidik Ekpres.id | Kab Bandung<\/strong><\/span><\/p>\n

Momentum dan langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Bandung kedepan telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan strategis dalam memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berjalan terarah, terukur, realistis, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<\/p>\n

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13\/8\/2026). Agenda tersebut turut dirangkaikan dengan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan.<\/p>\n

Rapat paripurna dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran perangkat daerah, para camat serta sejumlah undangan lainnya.<\/p>\n

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi mengatakan, penandatanganan KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan KUA\/PPAS 2026 merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n

Menurutnya, proses tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n

Renie menilai, keberhasilan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan tepat waktu merupakan buah dari proses pembahasan yang berlangsung secara intensif, simultan dan dinamis.<\/p>\n

Bahwa penandatanganan KUA\/PPAS tahun yang akan datang, maupun KUA\/PPAS perubahan tahun berjalan, paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus. Kita patut bersyukur, bahwa setelah melakukan proses pembahasan secara intens, simultan dan dinamis, Badan Anggaran DPRD dan TAPD telah menyepakati KUA\/PPAS 2027 maupun KUA\/PPAS Perubahan 2026 dan telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, secara tepat waktu,\u201d tutur Renie.<\/p>\n

Menjaga Arah Fiskal di Tengah Dinamika Pembangunan<\/p>\n

Lebih jauh, Renie menegaskan bahwa Perubahan KUA dan PPAS 2026 memiliki posisi penting karena menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun rencana perubahan APBD tahun berjalan.<\/p>\n

Perubahan tersebut diperlukan untuk merespons berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2026.<\/p>\n

Sementara itu, KUA dan PPAS 2027 akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2027.<\/p>\n

Dengan demikian, kesepakatan tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Di dalamnya terdapat arah kebijakan pendapatan, belanja serta prioritas pembangunan daerah yang nantinya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.<\/p>\n

Perubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana perubahan APBD tahun 2026 untuk menyikapi tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun berjalan. Sedangkan KUA dan PPAS tahun 2027 menjadi pedoman dalam menyusun rencana APBD tahun 2027,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Catatan tersebut terutama menyangkut bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki dasar perencanaan yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Panduan Kota & Daerah<\/p>\n

DPRD Tekankan Pendapatan Harus Realistis, Belanja Harus Tepat Sasaran<\/p>\n

Renie menyampaikan sedikitnya empat catatan strategis yang menjadi perhatian DPRD.<\/p>\n

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi dan jajaran pimpinan DPRD bersama Bupati Bandung menandatangani Nota Kesepakatan KUA\/PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA\/PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (13\/8\/2026).\/indokliknews.com.\/bimantara.
\nDPRD-Pemkab Bandung Ketuk Kesepakatan Anggaran: KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan APBD 2026 Resmi Disepakati
\nDPRD-Pemkab Bandung Ketuk Kesepakatan Anggaran: KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan APBD 2026 Resmi Disepakati
\nSmallest Font<\/p>\n

Largest Font
\nINDOKLIKNEWS.COM, SOREANG \u2013 Langkah penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bandung kembali ditorehkan. DPRD Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan strategis dalam memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berjalan terarah, terukur, realistis, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<\/p>\n

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13\/8\/2026). Agenda tersebut turut dirangkaikan dengan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan.<\/p>\n

Rapat paripurna dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran perangkat daerah, para camat serta sejumlah undangan lainnya.<\/p>\n

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi mengatakan, penandatanganan KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan KUA\/PPAS 2026 merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n

Menurutnya, proses tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n

Renie menilai, keberhasilan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan tepat waktu merupakan buah dari proses pembahasan yang berlangsung secara intensif, simultan dan dinamis.<\/p>\n

\u201cBahwa penandatanganan KUA\/PPAS tahun yang akan datang, maupun KUA\/PPAS perubahan tahun berjalan, paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus. Kita patut bersyukur, bahwa setelah melakukan proses pembahasan secara intens, simultan dan dinamis, Badan Anggaran DPRD dan TAPD telah menyepakati KUA\/PPAS 2027 maupun KUA\/PPAS Perubahan 2026 dan telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, secara tepat waktu,\u201d tutur Renie.<\/p>\n

Menjaga Arah Fiskal di Tengah Dinamika Pembangunan<\/p>\n

Lebih jauh, Renie menegaskan bahwa Perubahan KUA dan PPAS 2026 memiliki posisi penting karena menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun rencana perubahan APBD tahun berjalan.<\/p>\n

Perubahan tersebut diperlukan untuk merespons berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2026.<\/p>\n

Sementara itu, KUA dan PPAS 2027 akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2027.<\/p>\n

Dengan demikian, kesepakatan tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Di dalamnya terdapat arah kebijakan pendapatan, belanja serta prioritas pembangunan daerah yang nantinya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.<\/p>\n

\u201cPerubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana perubahan APBD tahun 2026 untuk menyikapi tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun berjalan. Sedangkan KUA dan PPAS tahun 2027 menjadi pedoman dalam menyusun rencana APBD tahun 2027,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Namun demikian, DPRD Kabupaten Bandung memberikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari pengawalan proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2027.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Catatan tersebut terutama menyangkut bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki dasar perencanaan yang kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n

DPRD Tekankan Pendapatan Harus Realistis, Belanja Harus Tepat Sasaran<\/p>\n

Renie menyampaikan sedikitnya empat catatan strategis yang menjadi perhatian DPRD.<\/p>\n

Pertama, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap sektor pendapatan. Setiap jenis pendapatan perlu diidentifikasi secara cermat dengan menetapkan target yang realistis berdasarkan data yang akurat.<\/p>\n

Kedua, penyusunan rencana belanja harus berpijak pada proyeksi pendapatan yang objektif. Efektivitas, efisiensi dan urgensi setiap program serta kegiatan harus menjadi pertimbangan utama.<\/p>\n

Terlebih, program yang dianggarkan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.<\/p>\n

Ketiga, evaluasi terhadap komponen pendapatan dan belanja dinilai penting untuk menjaga kesehatan APBD agar tidak mengalami defisit yang berpotensi memicu perubahan perencanaan ketika pembangunan telah berjalan.<\/p>\n

Keempat, Pemkab Bandung diminta menyusun strategi implementatif untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah sekaligus semakin cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan belanja berdasarkan program prioritas.<\/p>\n

DPRD juga mendorong adanya efisiensi belanja pegawai, termasuk melalui strategi restrukturisasi organisasi dengan prinsip \u201cramping struktur, kaya fungsi.\u201d<\/p>\n

Catatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran tidak hanya berbicara tentang besaran angka, tetapi juga menyangkut kualitas perencanaan dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan publik.<\/p>\n

Bagi DPRD, APBD harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang sehat\u2014memiliki pendapatan yang realistis, belanja yang terukur, serta program yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat.<\/p>\n

Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Juga Disetujui<\/p>\n

Selain agenda penandatanganan KUA\/PPAS, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung juga menghasilkan persetujuan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.<\/p>\n

Renie menegaskan, regulasi tersebut memiliki arti strategis karena sektor kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.<\/p>\n

\u201cPerda ini sangat strategis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai salah satu urusan wajib yang merupakan layanan dasar bagi masyarakat,\u201d kata Renie.<\/p>\n

Menurutnya, keberadaan Perda Penyelenggaraan Kesehatan diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.<\/p>\n

Dengan regulasi yang lebih kuat, penyelenggaraan kesehatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek pelayanan ketika masyarakat sakit, tetapi juga mendorong penguatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.<\/p>\n

\u201cDengan perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan dan kualitas layanan publik bidang kesehatan agar kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,\u201d harapnya.<\/p>\n

Anggaran dan Kesehatan, Dua Pilar yang Bersinggungan Langsung dengan Warga<\/p>\n

Kesepakatan anggaran dan persetujuan regulasi kesehatan pada rapat paripurna tersebut memperlihatkan dua aspek yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.<\/p>\n

Di satu sisi, KUA\/PPAS menentukan arah pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, Perda Penyelenggaraan Kesehatan memberikan kerangka hukum dalam memastikan urusan kesehatan sebagai layanan dasar dapat diselenggarakan secara lebih terarah.<\/p>\n

Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi sebatas menyepakati dokumen perencanaan, melainkan memastikan seluruh kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang efektif.<\/p>\n

DPRD Kabupaten Bandung akan memiliki peran dalam mengawal proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan setiap prioritas yang telah disepakati mampu diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan.<\/p>\n

Pada akhirnya, kualitas APBD akan diukur bukan hanya dari terserapnya anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan masyarakat.<\/p>\n

Kesepakatan KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan KUA\/PPAS 2026 pun menjadi titik awal untuk menjaga agar pembangunan Kabupaten Bandung tetap berjalan dalam koridor perencanaan yang realistis, pengelolaan keuangan yang sehat, serta program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.***<\/p>\n

Editor: Aripudin<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rapat Paripurna, DPRD-Pemkab Bandung Resmi Sepakati KUA\/PPAS 2027 dan Perubahan APBD 2026 Bidik Ekpres.id | Kab Bandung Momentum dan langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Bandung kedepan telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7049,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[58,57,56],"class_list":["post-7048","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-aripudin","tag-kab-bandung","tag-parlemen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7048"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7048\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7050,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7048\/revisions\/7050"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}