{"id":5745,"date":"2026-06-23T12:51:52","date_gmt":"2026-06-23T12:51:52","guid":{"rendered":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=5745"},"modified":"2026-06-23T12:51:52","modified_gmt":"2026-06-23T12:51:52","slug":"kejagung-tolak-justice-collaborator-sony-sonjaya-tersangka-kasus-korupsi-mbg-penegakan-hukum-tak-bergantung-pada-satu-pengakuan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=5745","title":{"rendered":"Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya Tersangka Kasus Korupsi MBG, Penegakan Hukum Tak Bergantung pada Satu Pengakuan"},"content":{"rendered":"

Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya Tersangka Kasus Korupsi MBG, Penegakan Hukum Tak Bergantung pada Satu Pengakuan<\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Bidik Ekspres.id | Jakarta<\/strong><\/span><\/p>\n

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa upaya pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG tidak akan bergantung pada keterangan satu pihak semata. Hal itu ditegaskan setelah penyidik menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka berinisial SS karena belum memenuhi syarat hukum yang berlaku.<\/p>\n

Namun setelah dilakukan evaluasi, penyidik menyimpulkan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan karena salah satu syarat utama untuk memperoleh status justice collaborator belum terpenuhi, yakni adanya pengakuan secara jelas dan terbuka atas keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang disidik.<\/p>\n

Meski demikian, Kejaksaan Agung menegaskan seluruh informasi yang disampaikan tersangka tetap memiliki nilai penting bagi proses penegakan hukum. Setiap keterangan akan diverifikasi dan dikembangkan melalui mekanisme penyidikan yang profesional dan berbasis alat bukti.<\/p>\n

Penyidik menekankan bahwa pengungkapan perkara korupsi tidak boleh bergantung pada satu sumber informasi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian harus didasarkan pada berbagai alat bukti yang sah, mulai dari keterangan saksi, dokumen, bukti elektronik, hingga hasil pemeriksaan ahli.<\/p>\n

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Di sisi lain, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG masih terus berkembang. Penyidik kini mendalami sejumlah aspek lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pengadaan CCTV, kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, hingga penyegelan sekitar 17.600 unit kendaraan listrik yang sebelumnya telah dibayarkan menggunakan anggaran negara.<\/p>\n

Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan. Kejaksaan Agung berkomitmen mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri aliran dana, pihak yang memperoleh keuntungan, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.<\/p>\n

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Status justice collaborator bukanlah hak otomatis bagi tersangka, melainkan instrumen hukum yang diberikan secara selektif kepada pelaku yang benar-benar membantu mengungkap kejahatan secara signifikan dan memenuhi seluruh persyaratan hukum.<\/p>\n

Dengan masih berlangsungnya proses penyidikan, publik diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengawal penegakan hukum secara kritis dan objektif demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.***<\/p>\n

Editor: Redaksi<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sonjaya Tersangka Kasus Korupsi MBG, Penegakan Hukum Tak Bergantung pada Satu Pengakuan Bidik Ekspres.id | Jakarta Kejaksaan Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa upaya pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG tidak akan bergantung pada keterangan satu pihak semata. Hal itu ditegaskan setelah penyidik menolak permohonan status justice collaborator (JC) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5746,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[42,108,32],"class_list":["post-5745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jakarta","tag-korupsi","tag-redaksi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5745"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5747,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5745\/revisions\/5747"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}