{"id":5402,"date":"2026-06-08T10:05:15","date_gmt":"2026-06-08T10:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=5402"},"modified":"2026-06-08T10:05:15","modified_gmt":"2026-06-08T10:05:15","slug":"pemilihan-anggota-bpd-desa-lagadar-sah-secara-administratif-namun-menyisakan-pertanyaan-moral-demokrasi-serta-ada-luka-dan-retaknya-hubungan-sosial-yang-mengalahkan-nurani-sosial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bidikekspres.id\/?p=5402","title":{"rendered":"Pemilihan Anggota BPD Desa Lagadar Sah Secara Administratif, Namun Menyisakan Pertanyaan Moral Demokrasi Serta Ada Luka Dan Retaknya Hubungan Sosial Yang Mengalahkan Nurani Sosial"},"content":{"rendered":"

Pemilihan Anggota BPD Desa Lagadar <\/strong><\/span>
\nSah Secara Administratif, Namun Menyisakan Pertanyaan Moral Demokrasi Serta Ada Luka Dan Retaknya Hubungan Sosial Yang Mengalahkan Nurani Sosial<\/strong><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Bidik Ekspres.id | Kab Bandung<\/strong><\/span><\/p>\n

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung periode 2026\u20132034 menjadi patut menjadi sorotan tajam\u00a0 setelah muncul fenomena yang dinilai janggal dan sulit diterima logika sosial masyarakat desa, yakni adanya sejumlah kandidat yang memperoleh nol suara dalam proses pemilihan.<\/p>\n

Fenomena tersebut terjadi dalam pemilihan keterwakilan perempuan maupun keterwakilan wilayah yang digelar secara terpisah pada Sabtu dan Minggu, 6\u20137 Juni 2026.<\/p>\n

Pada pemilihan keterwakilan perempuan yang dilaksanakan di GOR Desa Lagadar pada Sabtu (6\/6), terdapat empat kandidat yang memperebutkan 21 suara dari perwakilan kader di 21 RW. Namun hasil akhir memunculkan perhatian serius ketika kandidat nomor urut 1 dinyatakan tidak memperoleh satu suara pun.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sementara pada pemilihan keterwakilan wilayah yang digelar Minggu (7\/6) di masing-masing daerah pemilihan, fenomena serupa kembali terjadi. Bahkan lebih mencolok, karena terdapat tiga daerah pemilihan atau wilayah kedusunan yang kandidatnya memperoleh nol suara, yakni di Dapil\/Kadus 2, 3, dan 4.<\/p>\n

Sorotan paling tajam mengarah pada Dapil\/Kadus 2 yang meliputi RW 16, 17, dan 21. Di wilayah tersebut hanya terdapat dua kandidat yang memperebutkan total 15 suara yang dimiliki Ketua RT dan Ketua RW. Hasil akhirnya, seluruh suara disapu bersih oleh kandidat nomor urut 2 yang juga merupakan incumbent anggota BPD.<\/p>\n

Situasi ini memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab sebelum ditetapkan sebagai calon anggota BPD, seluruh bakal calon terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Ketua RW setempat. Artinya, secara sosial dan administratif para kandidat telah mendapatkan pengakuan serta legitimasi awal dari lingkungan wilayahnya masing-masing.<\/p>\n

Namun yang menjadi sorotan masyarakat adalah proses pemberian rekomendasi tersebut dinilai tidak melalui mekanisme musyawarah yang ideal di tingkat lingkungan.<\/p>\n

Sejumlah warga menilai, sebelum Ketua RW memberikan rekomendasi kepada bakal calon BPD, seharusnya terlebih dahulu dilakukan musyawarah bersama para Ketua RT di wilayahnya. Dalam forum tersebut, Ketua RT dapat menyampaikan aspirasi, masukan, hingga penilaian masyarakat terhadap calon yang akan diusung mewakili wilayah.<\/p>\n

Selanjutnya, Ketua RT dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menyosialisasikan pencalonan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya agar warga dapat memberikan pandangan, dukungan maupun evaluasi secara terbuka.<\/p>\n

Namun dalam praktiknya, tahapan sosial tersebut disebut banyak dilewati. Akibatnya muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kewenangan rekomendasi seolah sepenuhnya berada di tangan Ketua RW tanpa keterlibatan aktif masyarakat bawah.<\/p>\n

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik tajam dari warga. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mulai melontarkan sindiran bahwa anggota BPD terpilih bukan lagi dianggap mewakili masyarakat wilayah, melainkan hanya menjadi \u201cWakil Ketua RW dan RT\u201d.<\/p>\n

Pernyataan tersebut menjadi refleksi adanya krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.<\/p>\n

Fenomena Nol Suara Dinilai Tidak Lazim dalam Kultur Politik Desa<\/b><\/p>\n

Dalam dinamika politik desa, hasil nol suara bukan sekadar kekalahan biasa. Di lingkungan masyarakat pedesaan, terutama kultur sosial masyarakat Sunda yang menjunjung kedekatan emosional, hubungan kekeluargaan, rasa sungkan, dan solidaritas wilayah, fenomena tersebut dinilai sangat jarang terjadi.<\/p>\n

Berbeda dengan politik nasional yang cenderung anonim dan berbasis kepentingan besar, politik desa justru sangat personal. Para pemilih dan kandidat umumnya saling mengenal secara dekat, memiliki hubungan sosial yang panjang, bahkan tidak sedikit yang masih memiliki hubungan keluarga.<\/p>\n

Karena itu, secara sosiologis, perolehan nol suara dianggap sebagai anomali sosial-politik.<\/p>\n

Dalam konteks pemilihan keterwakilan perempuan misalnya, publik mempertanyakan bagaimana mungkin seorang kandidat tidak memperoleh dukungan minimal dari kader RW tempat dirinya tinggal atau beraktivitas sosial.<\/p>\n

Begitu pula pada pemilihan wilayah, masyarakat mempertanyakan kemungkinan seorang calon tidak dipilih bahkan oleh Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Padahal dalam kultur desa Sunda, hubungan antara tokoh lingkungan dengan warga biasanya dibangun melalui interaksi sosial yang intens, mulai dari kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, pengajian, hingga hubungan kekerabatan.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Analisa Sosial: Potensi Retaknya Hubungan Sosial di Tingkat Akar Rumput<\/b><\/p>\n

Fenomena nol suara berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius di lingkungan masyarakat desa.<\/p>\n

Dalam kultur masyarakat Sunda pedesaan, dukungan sosial memiliki nilai moral yang sangat tinggi. Ketika seseorang maju sebagai calon dengan restu wilayahnya namun kemudian tidak memperoleh satu suara pun, hal itu bisa memunculkan rasa malu sosial, tekanan psikologis, bahkan potensi keretakan hubungan antarwarga.<\/p>\n

Situasi menjadi lebih sensitif ketika kandidat yang kalah nol suara ternyata tinggal dan berinteraksi setiap hari dengan para pemilihnya sendiri.
\nKondisi tersebut dapat memunculkan beberapa dampak sosial:
\n– Hilangnya kepercayaan terhadap elite lingkungan seperti RT dan RW.
\n– Timbulnya rasa tersingkir atau dipermalukan secara sosial bagi kandidat.
\n– Potensi renggangnya hubungan kekeluargaan dan hubungan bertetangga.
\n– Munculnya prasangka adanya penggiringan suara secara sistematis.
\n– Terbentuknya kubu-kubu sosial pasca pemilihan.
\n– Atau bisa pula timbul rasa untuk balas dendam.<\/p>\n

Dalam masyarakat desa yang struktur sosialnya masih berbasis kedekatan emosional, kondisi seperti ini dapat berlangsung lama dan mempengaruhi harmoni sosial masyarakat.<\/p>\n

Analisa Politik: Antara Kekuatan Incumbent dan Sentralisasi Pengaruh Elite Lingkungan<\/b><\/p>\n

Fenomena di Dapil\/Kadus 2 juga membuka ruang diskusi tentang kuatnya pengaruh elite lingkungan dalam proses pemilihan BPD.<\/p>\n

Secara politik, incumbent memang memiliki keuntungan karena telah memiliki jaringan, pengaruh, dan relasi kuat dengan struktur wilayah. Namun ketika seluruh suara terkonsentrasi hanya kepada satu kandidat, sementara kandidat lain tidak memperoleh satu suara pun, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana independensi pilihan para pemilih benar-benar terjaga.<\/p>\n

Terlebih lagi, jika proses rekomendasi awal tidak melibatkan musyawarah luas antara RW, RT dan masyarakat, maka muncul persepsi bahwa proses pencalonan dan pemilihan hanya dikendalikan oleh kelompok tertentu di tingkat elite lingkungan.<\/p>\n

Hal ini dinilai berbahaya bagi demokrasi desa karena dapat melahirkan kesan bahwa BPD bukan representasi masyarakat, melainkan representasi kepentingan kelompok tertentu.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Perspektif Hukum: Sah Secara Administratif, Namun Menyisakan Pertanyaan Moral Demokrasi<\/b><\/p>\n

Secara hukum, hasil nol suara memang tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Selama proses pemilihan berjalan sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku, maka hasil tetap dianggap sah.<\/p>\n

Namun dalam perspektif demokrasi substantif, fenomena ini tetap menjadi alarm penting.<\/p>\n

Demokrasi tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya prosedur, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, independensi pemilih, serta keterbukaan proses sosial sebelum pemilihan dilaksanakan.<\/p>\n

Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak tahap awal pencalonan, maka legitimasi moral demokrasi menjadi rentan dipertanyakan.<\/p>\n

Nol Suara di Kampung Sendiri: Tamparan Sosial dan Politik yang Berat<\/b><\/p>\n

Yang paling menyita perhatian publik adalah fakta adanya calon BPD yang tidak memperoleh suara di wilayahnya sendiri.
\nDalam kultur pedesaan Sunda, hal tersebut bukan sekadar kekalahan politik, tetapi juga menyangkut harga diri sosial.<\/p>\n

Padahal secara umum, seorang Ketua RT biasanya sangat mengenal warganya sendiri, bahkan memiliki hubungan emosional yang dekat. Dalam banyak kasus di desa, hubungan itu tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga hubungan kekeluargaan dan sosial yang telah terbangun bertahun-tahun.<\/p>\n

Karena itu, ketika seorang calon sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekatnya sendiri, publik menilai terdapat pesan sosial yang sangat kuat di balik hasil tersebut.<\/p>\n

Fenomena Pemilihan BPD Desa Lagadar ini pun kini menjadi perbincangan luas masyarakat dan dinilai sebagai salah satu anomali politik desa yang jarang terjadi, sekaligus menjadi cermin bahwa demokrasi di tingkat akar rumput masih menyimpan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara serius, baik dari sisi etika politik, budaya demokrasi, maupun kualitas hubungan sosial masyarakat desa.***<\/p>\n

Editor: Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemilihan Anggota BPD Desa Lagadar Sah Secara Administratif, Namun Menyisakan Pertanyaan Moral Demokrasi Serta Ada Luka Dan Retaknya Hubungan Sosial Yang Mengalahkan Nurani Sosial Bidik Ekspres.id | Kab Bandung Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung periode 2026\u20132034 menjadi patut menjadi sorotan tajam\u00a0 setelah muncul fenomena yang dinilai janggal dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5404,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[57,43,32],"class_list":["post-5402","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kab-bandung","tag-ragam","tag-redaksi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5405,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5402\/revisions\/5405"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5404"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bidikekspres.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}