Razia Tengah Malam di Lapas Narkotika Cirebon Dipimpin Kakanwil Ditjenpas Jabar, Barang Terlarang Ditemukan Dan Disita
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Ika Yusanti
Bidik Ekspres.id | Serang, Banten
Inspeksi mendadak (sidak) yang digelar aparat gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cirebon, Minggu (22/11/2026) dini hari, mengungkap keberadaan sejumlah barang terlarang di kamar hunian warga binaan.
Penggeledahan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Ika Yusanti, bersama unsur Ditresnarkoba Polda Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, serta instansi terkait lainnya, menemukan telepon genggam, senjata tajam, kabel, korek api, obat-obatan, perangkat elektronik, hingga benda yang diduga merupakan alat isap narkotika jenis sabu.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena lapas yang seharusnya menjadi lingkungan pembinaan sekaligus tempat dengan pengawasan ketat justru masih menyimpan barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan membuka celah penyalahgunaan.
Sidak yang berlangsung sejak dini hari itu merupakan bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan peredaran gelap narkotika di balik tembok pemasyarakatan.
Dalam pemeriksaan kamar hunian, petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam lapas. Di antaranya telepon genggam, senjata tajam, kabel, korek api, obat-obatan, perangkat elektronik, serta benda yang diduga bong atau alat isap sabu.
Sejumlah laporan media mengenai hasil sidak menyebutkan, barang yang diamankan antara lain 14 unit handphone, 16 charger dan kabel, dua perangkat Wi-Fi, enam senjata tajam, dua senjata tajam rakitan, serta satu benda yang diduga alat isap narkotika.
Petugas juga menemukan barang lainnya berupa kartu SIM, korek api gas, vape, handsfree, power bank rakitan, dan sejumlah perlengkapan elektronik maupun barang pribadi yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian.
Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran pemasyarakatan, terutama terkait efektivitas sistem pengawasan, pemeriksaan barang, serta mekanisme pengamanan di lingkungan lapas.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ika Yusanti, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap keberadaan barang-barang terlarang di dalam lapas.
Menurut Ika, penggeledahan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga sekaligus mencegah munculnya praktik penyalahgunaan narkotika maupun aktivitas ilegal lainnya.
“Teman-teman media semua sudah melihat hasil penggeledahan. Kita mendapatkan barang-barang terlarang di dalam lapas, mulai dari senjata tajam, korek api, kabel, obat-obatan, bahkan handphone,” ujar Ika seusai kegiatan sidak.
Ia menegaskan, seluruh temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pendalaman bersama aparat kepolisian guna mengetahui kepemilikan barang, fungsi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas ilegal.
Tidak hanya mengamankan barang bukti, pihak Ditjenpas juga meminta aparat kepolisian menelusuri bagaimana barang-barang tersebut dapat masuk ke lingkungan lapas.
Keberadaan sejumlah telepon genggam di dalam kamar hunian menjadi salah satu perhatian utama dalam sidak tersebut.
Handphone yang ditemukan akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Pendalaman diharapkan dapat mengungkap isi komunikasi, penggunaan perangkat, serta kemungkinan adanya hubungan dengan aktivitas yang melanggar hukum.
Ika Yusanti menyatakan pihaknya akan meminta bantuan Polresta Cirebon untuk mendalami temuan tersebut.
“Kita akan meminta bantuan Polresta Cirebon untuk mendalami temuan tersebut. Termasuk handphone yang ditemukan akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa isinya,” jelasnya.

Pemeriksaan terhadap perangkat komunikasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah handphone hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi yang melanggar aturan atau terdapat dugaan aktivitas lebih jauh, seperti transaksi ilegal, penipuan daring, maupun kemungkinan keterkaitan dengan peredaran narkotika.
Di antara barang-barang yang ditemukan, benda yang diduga merupakan bong atau alat isap sabu menjadi perhatian khusus aparat.
Temuan tersebut mendorong dilakukannya pendalaman untuk mengetahui apakah benda itu pernah digunakan, siapa yang menguasai atau menyimpannya, serta apakah terdapat indikasi penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan lapas.
Pihak Ditjenpas Jawa Barat menegaskan tidak akan membiarkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan.
Jika hasil pemeriksaan mengungkap adanya pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu, penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan aturan pemasyarakatan yang berlaku.
Selain penggeledahan kamar hunian, petugas juga melakukan tes urine secara acak terhadap 33 warga binaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkoba.
Hasil tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk memantau potensi penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Meski demikian, hasil negatif terhadap 33 orang yang diperiksa tidak serta-merta meniadakan kebutuhan pendalaman atas barang-barang yang ditemukan selama penggeledahan.
Pemeriksaan barang dan tes urine merupakan dua bagian berbeda dari kegiatan pengawasan. Temuan benda yang diduga alat isap tetap harus ditelusuri secara objektif agar diketahui asal-usul, fungsi, serta kemungkinan penggunaannya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan, termasuk pengawasan pada layanan kunjungan atau besuk.
Evaluasi diarahkan untuk memperketat pemeriksaan terhadap barang bawaan, meningkatkan pengawasan pada setiap akses masuk, serta mengidentifikasi kemungkinan celah yang dapat dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang terlarang.
Pemeriksaan yang lebih ketat diharapkan mampu menekan risiko penyelundupan handphone, senjata tajam, narkotika, maupun benda lain yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban.
Pihak lapas juga dituntut memastikan pengawasan berjalan konsisten, tidak hanya ketika operasi gabungan dilakukan, tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sidak tersebut melibatkan sejumlah unsur lintas instansi, di antaranya Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditresnarkoba Polda Jawa Barat, BNN, BNN Kabupaten Cirebon, Brimob, Polresta Cirebon, serta unsur pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, serta menindaklanjuti temuan yang berpotensi berkaitan dengan pelanggaran hukum.
Operasi terpadu juga menjadi bagian dari upaya mencegah lapas dijadikan tempat menjalankan aktivitas ilegal, termasuk penyalahgunaan narkotika maupun kejahatan yang memanfaatkan sarana komunikasi.
Temuan barang-barang terlarang dalam sidak tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan di lingkungan pemasyarakatan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh aspek pengamanan.
Keberadaan handphone, senjata tajam, perangkat elektronik, serta benda yang diduga alat isap narkotika memunculkan pertanyaan penting mengenai jalur masuk barang, efektivitas pemeriksaan, dan konsistensi pengawasan selama ini.
Pendalaman kepolisian menjadi langkah yang diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada pengamanan barang bukti semata, melainkan mampu mengungkap asal-usul barang, pihak yang bertanggung jawab, dan kemungkinan adanya pelanggaran lebih luas.
Ditjenpas Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.
Di sisi lain, publik menunggu hasil pemeriksaan yang transparan dan terukur, sehingga upaya pemberantasan barang terlarang di dalam lapas benar-benar menghasilkan perbaikan sistem pengamanan.
Sidak dini hari di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon ini diharapkan tidak berhenti sebagai operasi sesaat, tetapi menjadi momentum pembenahan menyeluruh dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan, memperkuat pengawasan, dan memastikan lapas tidak menjadi ruang bagi berkembangnya aktivitas ilegal.***
Editor: Redaksi
