Ironi Penegak Hukum! Terlibat Peredaran Narkotika Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Di Vonis 20 Tahun Penjara

Bidik Ekspres.id | Kota Bima
Kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, kembali menjadi sorotan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Malaungi dalam perkara permufakatan jahat terkait peredaran narkotika golongan I.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (19/11/2026).
“Mengadili terdakwa Malaungi dengan pidana penjara selama 20 tahun,” kata Rifai saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama pihak lain dalam perkara penjualan dan penerimaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lima gram.
Selain hukuman penjara, Malaungi juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu bulan sesuai ketentuan putusan.
Apabila denda tidak dibayarkan sesuai batas waktu, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Putusan 20 tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup serta denda Rp1 miliar.
Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim menjadi salah satu poin penting dalam perkara ini. Jaksa sebelumnya meminta hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun disertai denda Rp500 juta.
Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dalam persidangan. Namun, alasan dan pertimbangan lengkap yang mendasari perbedaan vonis dengan tuntutan jaksa perlu merujuk pada salinan putusan resmi agar dapat dipaparkan secara utuh dan akurat.
Usai putusan dibacakan, Malaungi belum langsung menyatakan menerima ataupun mengajukan banding. Ia menyampaikan masih akan mempertimbangkan putusan tersebut bersama penasihat hukumnya.
Sikap serupa juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum yang masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

Dengan demikian, baik pihak terdakwa maupun jaksa belum secara langsung memastikan apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan.
Perkara yang menjerat Malaungi menjadi perhatian publik karena terdakwa merupakan mantan pejabat yang pernah memimpin satuan kepolisian di bidang pemberantasan narkotika.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus berlaku tegas, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.
Putusan pengadilan terhadap Malaungi menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Sementara itu, kepastian mengenai langkah hukum selanjutnya masih menunggu sikap resmi terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.***
Editor: Redaksi
