Dit Tipidum Bareskrim Geledah Enam Lokasi di Bogor dan Tangerang, Ekspose Dugaan Makar Ditunda

Bidik Ekspres.id | Jakarta
Penyidikan perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kini memperluas langkah penyidikan melalui penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Curug, Tangerang, Banten.
Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap lima rumah di wilayah Bogor yang dikaitkan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin, serta satu lokasi lainnya di Curug, Tangerang. Dengan demikian, total terdapat enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan penyidik.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan rangkaian penggeledahan tersebut. Kegiatan penyidikan dilaporkan berlangsung sejak Kamis 19/11malam dan masih berlanjut hingga Jumat 20/11.
“Sejak Kamis malam, Tim Penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang,” ungkap Susatyo sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media pada Jumat 20/11.
Langkah penggeledahan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri dugaan keterkaitan sejumlah lokasi, aktivitas, maupun pihak-pihak yang dinilai memiliki relevansi dengan perkara yang sedang ditangani.
Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, salah satu rumah di wilayah Bogor disebut terindikasi pernah digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin, yang diduga berkaitan dengan aktivitas dalam perkara yang tengah disidik.
Namun, dugaan penggunaan rumah sebagai posko tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Belum ada keterangan resmi yang secara terbuka menguraikan secara lengkap aktivitas yang berlangsung di lokasi itu, termasuk bukti-bukti apa saja yang telah ditemukan.
Karena itu, keberadaan rumah yang diduga digunakan sebagai posko tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, serta proses hukum yang berlaku.
Bareskrim sendiri belum mengungkap secara rinci hasil penggeledahan di enam lokasi tersebut, termasuk barang atau dokumen yang telah diamankan maupun temuan yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

Di tengah pengembangan penyidikan dan penggeledahan yang masih berlangsung, agenda ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) akhirnya ditunda hingga pekan depan.
Penundaan tersebut dilakukan karena tim penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri masih melaksanakan penggeledahan lanjutan di wilayah Bogor dan Tangerang.
Ekspose perkara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara, terutama untuk mengevaluasi hasil penyidikan, menelaah kecukupan bukti, serta membahas konstruksi hukum perkara bersama pihak terkait.
Dengan ditundanya agenda tersebut, penyidik memiliki waktu untuk menyelesaikan rangkaian penggeledahan dan mengkaji hasil temuan sebelum perkara dibahas lebih lanjut bersama Kejaksaan Agung.
Susatyo menegaskan, hasil penggeledahan akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers setelah seluruh kegiatan penyidikan di lokasi selesai dilakukan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pendalaman bukti masih berjalan. Penyidik belum membuka secara menyeluruh hasil penggeledahan maupun menjelaskan secara detail bagaimana keterkaitan masing-masing lokasi dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Publik kini menunggu penjelasan resmi Bareskrim Polri mengenai hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan, serta sejauh mana keterkaitan lokasi-lokasi tersebut dengan perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah perkara yang menyita perhatian luas ini, transparansi penanganan kasus, ketepatan penyampaian informasi, serta pembuktian yang objektif menjadi penting agar proses hukum berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Proses penyidikan harus tetap mengedepankan prinsip hukum, kehati-hatian, dan asas praduga tak bersalah. Status, peran, serta tanggung jawab setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau keterkaitan dengan lokasi yang sedang diperiksa.
Hingga penggeledahan selesai dan hasilnya diumumkan secara resmi, perkembangan perkara ini masih menjadi bagian dari proses penyidikan Bareskrim Polri.***
Editor: Redaksi
