Camat Dilarang Keluar Wilayah Jelang Akhir Tahun, Bupati Bandung KDS: Pemerintah Wajib Hadir di Tengah Masyarakat

Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan kehadiran, pelayanan, serta mempercepat realisasi anggaran menjelang berakhirnya tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemkab Bandung yang berlangsung di Gedung Moh. Toha, Jumat (20/11/2026).
Menghadapi potensi cuaca ekstrem di akhir tahun ini, KDS sapaan akrab BupatiĀ meminta seluruh Camat untuk tidak meninggalkan wilayah kerjanya. Perjalanan dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, diinstruksikan untuk ditunda demi menjaga kesiapan siaga di masing-masing kecamatan.
“Mengingat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun ini, saya minta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Tetap fokus berada di wilayah tugas masing-masing,” ujar Dadang.
Kehadiran langsung Camat di lapangan dianggap sangat krusial. Setiap permasalahan maupun kondisi darurat seperti banjir, longsor, hingga angin puting beliung sebagaimana yang terjadi di wilayah Pacira pada pekan lalu harus segera dilaporkan dan ditangani tanpa penundaan.
“Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga efektivitas kerja, Bupati juga mengarahkan agar rapat-rapat yang tidak mendesak dapat dilaksanakan secara daring. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan di tingkat kecamatan tidak terganggu.

Selain aspek kehadiran di wilayah, kinerja keuangan daerah juga menjadi sorotan utama. Bupati meminta OPD yang tingkat serapan anggarannya masih di bawah 70 persen untuk segera memperbaiki manajemen pelaksanaan dan mempercepat penyerapan dana.
Hingga saat ini, realisasi pendapatan daerah baru tercatat sekitar 74,79 persen. Atas dasar itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh OPD penghasil diperintahkan melakukan evaluasi rutin setiap pekan, bahkan jika diperlukan setiap hari. Sekretaris Daerah beserta para Asisten diminta memimpin langsung penyusunan strategi agar tidak terjadi kendala pembayaran di akhir tahun.
“Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Bupati.
Terkait dinamika isu nasional yang sedang hangat, Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung untuk bersikap bijak dan profesional. Jajaran diminta tidak terjebak melontarkan pernyataan yang kurang tepat di ruang publik, serta menyerahkan sepenuhnya urusan kebijakan tingkat pusat kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir arahannya, Bupati menekankan pentingnya budaya kerja yang proaktif. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing, tanpa harus menunggu perintah berulang, guna menyukseskan berbagai agenda penting yang akan datang.***
Editor: Aripudin
