Sah Sebagai Undang-Undang! DPR Selesaikan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Pulihkan Kerugian Negara Dan Cegah Penyalahgunaan Kewenangan

Bidik Ekspres.id | Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini bahkan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya beleid penting ini. “Alhamdulillah, hari ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disahkan menjadi UU,” ujarnya usai memimpin rapat paripurna.
Puan hadir didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
UU ini disahkan lebih cepat dari janji awal DPR yang menargetkan pengesahan pada 15 Desember 2026. “Artinya, sekitar satu bulan lebih awal, DPR RI telah menyelesaikan penyusunan UU Perampasan Aset ini. Insyaallah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ungkap Puan. Ia juga menegaskan bahwa hal-hal yang sebelumnya menjadi kekhawatiran masyarakat telah diantisipasi dalam naskah akhir yang disepakati.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna. Ia menjelaskan, lahirnya UU ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
“UU ini hadir bukan sekadar untuk menghukum pelaku, tetapi memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan kembali. Pengaturannya dirancang efektif, proporsional, adil, tetap berpegang pada asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” tegas Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan bahwa UU ini lahir melalui proses yang panjang, cermat, dan terbuka. Sepanjang pembahasan, Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan berupa Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Tim juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Seluruh proses pembahasan dapat diikuti publik secara transparan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman resmi dpr.go.id.
Dari sisi substansi, pembahasan menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Naskah awal yang terdiri dari 67 pasal kemudian disempurnakan menjadi 74 pasal. Perubahan juga dilakukan pada judul RUU, dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkup penerapan aturan tersebut.
Dengan disahkannya UU ini, diharapkan upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.***
Editor: Redaksi
