Terkait Kasus PT BDS, Agus Yasmin Sebut Dudukkan Perkara Secara Jernih, Bupati Sudah Bekerja Sesuai Norma

BIDIK EKSPRES.ID | KAB BANDUNG

Polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang memakan waktu berbulan-bulan memasuki babak krusial dengan telah dijatuhkannya vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Di tengah ramainya pemberitaan vonis kasus PT BDS, salah satu Tokoh Masyarakat kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin, menyatakan bahwa dirinya perlu menyampaikan pandangan yang lebih jernih dan lebih tenang.

“Bukan untuk membela membabi-buta, tapi untuk menempatkan persoalan ini pada tempatnya,” ujar Agus Yasmin Via WhatApp, Selasa malam (17/11/2026).

Ia melihat bahwa Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna (KDS), dalam perkara ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Dijelaskannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT BDS itu memiliki organ sendiri. Ada Direksi yang menjalankan operasional sehari-hari, ada Komisaris yang mengawasi, dan ada RUPS sebagai pemegang saham.

“Bupati selaku kepala daerah, tidak terlibat dalam teknis operasional pengadaan ayam atau daging. Tugas Bupati adalah menetapkan kebijakan, memberikan pembinaan, dan melakukan pengawasan secara umum melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan ikut menandatangani kerja sama bisnis harian,” tuturnya.

Ia menyebut dalam kasus ini, begitu ditemukan adanya dugaan penyimpangan, proses hukum berjalan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Perkara ini dibawa ke pengadilan, disidangkan secara terbuka, hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis 16 tahun kepada Yanuar Budinorman dan 18 tahun kepada Castam.

“Itu adalah bukti bahwa sistemnya berjalan. Kalau ada yang salah, maka yang salah yang dihukum. Bukan berarti seluruh sistemnya salah, apalagi sampai menyalahkan kepala daerah yang tidak ikut dalam perbuatan teknis itu,” ujar Agus Yasmin yang akrab disapa Kang AY.

“Kita harus adil dalam menilai. Jangan karena ada satu dua orang yang menyimpang, lalu kita anggap semua kepemimpinan ini gagal. Justru di sinilah kita melihat, Bupati tidak mengintervensi hukum, membiarkan proses berjalan sampai vonis,” ujar Agus Yasmin.

Disinggung soal sikap Pemkab Bandung yang memilih menunggu putusan inkracht. Menurutnya itu bukan sikap diam, melainkan sikap menghormati hukum. Karena dalam negara hukum, kita tidak boleh mendahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kang AY juga menyakini bahwa KDS akan terus melakukan pembenahan BUMD agar lebih transparan dan lebih akuntabel. Karena pada akhirnya, yang diinginkan rakyat itu bukan keributan, tapi kepastian bahwa uang rakyat dikelola dengan baik.

“Mari kita jaga Kabupaten Bandung ini dengan cara yang dewasa. Kritik boleh, bahkan harus. Tapi kritiklah dengan bukti dan data, bukan dengan prasangka,” ajaknya.

Bilamana kita bisa bersikap jernih seperti itu, maka seharusnya vonis kasus PT BDS ini bukan menjadi awal perpecahan, tetapi menjadi awal perbaikan bersama.***

 

Editor: Aripudin