Sidang KKEP Putuskan Polri Pecat Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Nomor Ponsel Presiden Prabowo

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso.

Jenderal polisi bintang dua tersebut resmi dijatuhi sanksi pemecatan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026). Putusan itu berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi keputusan tersebut dalam keterangannya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Trunoyudo, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etik serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” demikian keterangan Trunoyudo.

Meski demikian, Eko Hadi menyatakan keberatan atas putusan majelis dan mengajukan upaya banding. Dengan demikian, keputusan tersebut masih memasuki tahapan upaya hukum internal sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus yang menyeret Eko Hadi bukan perkara biasa. Perkara ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya.

Dalam perkembangan penyidikan, empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebelumnya memaparkan kronologi dugaan penyimpangan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Berdasarkan penjelasan Kapolri, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa prosedur permohonan resmi dari penyidik, pemasukan nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, hingga dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya terbatas pada Presiden, tetapi juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha.

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Seluruh rangkaian peristiwa itu kini menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan perkara pidana.

Sebelum Eko Hadi, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.

Rentetan keputusan ini menjadi perhatian publik karena perkara yang ditangani menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan institusi kepolisian.

Penegakan kode etik terhadap perwira tinggi Polri tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi dalam menjalankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum, termasuk penggunaan teknologi penyadapan, harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang sah.***

Editor: Redaksi