Duduk di Kursi Terduga Pelanggar, Irjen EHS Hadapi Sidang KKEP Yang Dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo Terkait Skandal Penyadapan Kepala Negara

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi memulai proses pengadilan etik terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso (EHS). Jenderal bintang dua ini dihadapkan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atas dugaan pelanggaran berat terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sidang yang menjadi sorotan tajam publik ini digelar secara tertutup di Ruang Sidang Biro Wabprof, Lantai 2 Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa 17/11.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan etik terhadap EHS telah dimulai tepat waktu.

“Tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa 17/11.

Untuk mengawal jalannya persidangan dan memastikan objektivitas, Divpropam Polri membentuk majelis pemeriksa yang terdiri dari perwira tinggi berpangkat bintang dua dan bintang tiga. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani kasus yang menyangkut keamanan dan kehormatan kepala negara.

Sidang KKEP ini dipimpin langsung oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Ia didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan yang bertindak sebagai wakil ketua.

Selain itu, tiga perwira tinggi lainnya turut duduk sebagai anggota majelis pemeriksa, yakni Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi. Komposisi majelis yang solid ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pelanggaran prosedur biasa, melainkan ancaman terhadap konstitusi dan stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, proses etik yang dijalani Irjen EHS menjadi ujian nyata bagi komitmen Polri dalam melakukan pemurnian internal (internal cleansing).

Meskipun sidang digelar tertutup untuk menjaga independensi pemeriksaan dan melindungi privasi sesuai prosedur standar KKEP, publik menantikan rekomendasi akhir dari majelis pemeriksa. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat, EHS terancam menghadapi sanksi tertinggi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebelum atau beriringan dengan proses hukum pidana yang berjalan.***

Editor: Redaksi