Dittipideksus Bareskrim Polri Bongkar Pencucian Uang Hasil Judi Online, 322 Rekening Diblokir, Aset Lebih dari Rp28 Miliar Disita

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Upaya pemberantasan judi online (judol) kembali memasuki babak serius. Kali ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tidak hanya membidik aktivitas perjudian di ruang digital, tetapi juga membongkar dugaan praktik pencucian uang yang diduga menjadi bagian dari sistem keuangan jaringan perjudian tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri berhasil mengamankan aset senilai Rp28.010.228.458 atau lebih dari Rp28 miliar. Selain itu, sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan transaksi operasional situs judi online turut diblokir.

Pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam membongkar sisi lain bisnis perjudian daring yang selama ini tidak hanya beroperasi melalui situs dan jaringan digital, tetapi juga memanfaatkan berbagai instrumen transaksi keuangan untuk menampung, memindahkan, dan diduga menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengungkapkan bahwa perkara tersebut berawal dari kegiatan patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sejak 2025 terhadap sebuah situs perjudian online berinisial A.

Hasil penyelidikan kemudian dikembangkan dengan menelusuri sistem operasional situs, pola pembayaran, rekening penampungan, hingga aliran dana yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.

“Website yang berinisial A,” ungkap Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin 16/11.

Menurut Suhasto, identitas lengkap situs tersebut belum diungkap kepada publik karena aktivitas perjudian yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut masih berlangsung. Bahkan, situs itu disebut dapat menggunakan identitas atau entitas berbeda.

Dari hasil patroli dan pendalaman penyelidikan, penyidik menemukan bahwa situs berinisial A tersebut menawarkan berbagai jenis permainan perjudian daring.

Jenis permainan yang tersedia antara lain live casino, togel, taruhan olahraga, crash game, permainan kartu, poker, hingga sejumlah permainan digital lainnya.

Untuk mendukung aktivitas transaksi, situs tersebut menyediakan beragam metode pembayaran. Mulai dari QRIS, virtual account, transfer antarbank, uang elektronik (e-money), hingga transfer pulsa.

Beragamnya saluran pembayaran tersebut menjadi perhatian penyidik karena diduga digunakan untuk mempermudah transaksi deposit para pemain sekaligus mengalirkan dana melalui sejumlah rekening perbankan.

Penyidik kemudian melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap pola transaksi tersebut, termasuk mengidentifikasi rekening-rekening perseorangan yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan dana.

Dalam prosesnya, Bareskrim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis aliran dana serta mengidentifikasi pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian.

Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan memblokir akses terhadap situs yang dimaksud.

Hasil analisis transaksi keuangan menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Dari pengembangan tersebut, Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran terhadap 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional situs judi online tersebut.

Total aset yang berhasil disita mencapai Rp28.010.228.458.

Nilai tersebut merupakan jumlah dana yang berhasil diamankan dalam proses penanganan perkara hingga saat ini. Namun, penyidik memastikan pengembangan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah aset yang ditemukan akan bertambah.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan perkara ini adalah penelusuran terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner (BO), yakni pihak yang sesungguhnya mengendalikan, memiliki, atau memperoleh manfaat ekonomi dari rekening maupun aktivitas usaha yang sedang diselidiki.

Suhasto menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami identitas pihak-pihak yang berada di balik rekening tersebut, termasuk pemilik dana dan pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari operasional perjudian daring.

Dengan demikian, pengungkapan perkara ini tidak berhenti pada rekening yang digunakan untuk menerima transaksi, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi pengendali sebenarnya dari aliran uang tersebut.

Terkait 322 rekening yang telah diblokir, penyidik akan melakukan konfirmasi kepada masing-masing pemilik rekening untuk mengetahui asal-usul dana dan keterkaitannya dengan aktivitas perjudian online.

Menurut keterangan Suhasto, terhadap rekening yang pemiliknya tidak memberikan konfirmasi, berstatus tidak aktif (dormant), atau diduga menggunakan nama pihak lain sebagai pemilik formal (nominee), dana di dalamnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyitaan dan ditempatkan dalam rekening penampungan Bareskrim untuk kepentingan proses penyidikan.

Langkah tersebut, sebagaimana disampaikan penyidik, mengacu pada mekanisme hukum yang berkaitan dengan penanganan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.

Meski demikian, proses penanganan setiap rekening tetap harus memperhatikan dasar hukum, alat bukti, serta hak pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini penting agar penindakan terhadap dugaan aliran dana hasil perjudian tidak justru merugikan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana tersebut.

Di tengah upaya pemblokiran, Bareskrim juga menemukan tantangan lain dalam penanganan jaringan perjudian daring tersebut.

Menurut keterangan Suhasto, infrastruktur server yang digunakan jaringan tersebut diketahui berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server lintas negara diduga menjadi salah satu cara untuk mempersulit pelacakan aparat penegak hukum.

Komdigi sendiri telah melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam basis data Trust Positif sehingga tidak dapat diakses secara normal melalui jaringan internet di Indonesia.

Namun, keberadaan server di luar negeri membuat akses terhadap situs tersebut masih dimungkinkan melalui penggunaan Virtual Private Network (VPN).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui pemblokiran alamat situs. Penindakan juga harus menyasar infrastruktur operasional, pengelola jaringan, pemilik manfaat, serta jalur transaksi keuangan yang menopang aktivitas perjudian.

Dengan kata lain, ketika satu alamat situs diblokir, penyidik tetap harus mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali jaringan serupa melalui identitas, domain, maupun entitas berbeda.

Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana yang disampaikan dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.***

Editor: Redaksi