Putus Rantai Lempar ODGJ, Pemprov Jabar Hadirkan Sistem Terpadu “Angkut ODGJ” Penanganan Berbasis Digital
Bidik Ekspres.id | Kab Bekasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur baru bernama “Angkut ODGJ” yang terintegrasi dalam aplikasi Sapawarga, serta dapat diakses melalui laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Langkah ini diambil untuk mengakhiri praktik lempar tanggung jawab penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) antar-daerah yang selama ini terjadi, serta memastikan seluruh proses dapat dipantau secara terukur dan transparan.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penanganan ODGJ selama ini kerap menjadi “perkara klasik” yang berputar tanpa solusi. Pasien seringkali hanya dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan yang memadai.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, lalu balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya bertanya-tanya, ‘saya sebenarnya siapa, kenapa dibawa kemana-mana?’,” ungkap Dedi, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, praktik tersebut tidak boleh lagi berlanjut. Tidak boleh ada pembiaran dan saling lempar tanggung jawab antar-pemerintah daerah.
Semua Dipantau Secara Digital
Lewat fitur “Angkut ODGJ”, seluruh tahapan penanganan mulai dari laporan masyarakat, penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan akan tercatat dan dapat dipantau secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” jelas Dedi.
Sistem ini memungkinkan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, hingga rumah sakit rujukan melihat langsung status penanganan setiap pasien. Tujuannya tegas: tidak ada lagi pasien yang mangkrak di jalan atau ditolak rumah sakit.
Komitmen: Dirawat Sampai Sembuh
Pemprov Jawa Barat juga menegaskan komitmen penuh ODGJ yang ditangkap akan dirawat sampai dinyatakan sembuh, baru dikembalikan kepada keluarga.
“Kalau keluarganya belum siap menerima atau biaya obat menjadi kendala, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegas Dedi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penanganan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan. Penanganan ini bukan sekadar soal kesehatan, melainkan juga soal kemanusiaan dan martabat sesama manusia.
“Kalau ada orang yang suka memfitnah, menuduh tanpa bukti, jangan pernah diangkut ke hati. Biar kita tidak ikut terganggu pikirannya,” pesan Dedi dengan santai namun bermakna.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan mekanisme pelaporan melalui aplikasi Sapawarga. Masyarakat yang melapor diminta menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor ponsel yang aktif.
Setelah laporan masuk, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi. Jika dinyatakan valid, petugas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama akan segera melakukan kunjungan ke lokasi. Selanjutnya, dokter dari Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat akan menentukan penanganan yang tepat, mulai dari perawatan hingga kepulangan pasien.
Penanganan tidak berhenti saat pasien diperbolehkan pulang. Kondisi kesehatan pasien akan terus dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat dan didukung oleh puskesmas setempat agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
“Masyarakat pun bisa memantau perkembangan laporannya kapan saja, cukup dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” tambah Adi.
Data yang masuk ke sistem ini nantinya juga menjadi dasar perencanaan anggaran obat, ketersediaan tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial yang lebih tepat sasaran.
Dedi berharap sistem ini membawa perubahan nyata. “Target kita sederhana namun tegas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani, terawat, dan terpantau dengan baik,” pungkasnya.***
Editor: Redaksi