PPK Proyek Convention Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ditahan Kejati Jabar, Kerugian Negara Capai Rp25,98 Miliar
Bidik Ekspres.id | Bandung
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menahan salah satu tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2024. Tersangka yang bersangkutan berinisial B.K. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.
Penahanan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, setelah tersangka menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih enam jam. Sebelum ditahan, tersangka juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat.
Tersangka B.K. akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November 2026 hingga 2 Desember 2026.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan pelanggaran bermula ketika tersangka diduga tidak melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan kontraktor. Lebih dari itu, pembayaran pekerjaan tetap direalisasikan sebesar 100%, padahal progres fisik pembangunan baru mencapai 75,34%.
Dalam kasus ini, turut menjadi tersangka D.W.R., selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Ia diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperlihatkan, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 subsidiair Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.***
Editor: Redaksi