Pemkab Bekasi Resmi Luncurkan UHC Prioritas: Semua Warga Kabupaten Bekasi Kini Terjamin Jaminan Kesehatan Tanpa Dibatasi Desil Ekonomi
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja
Bidik Ekspres.id | Kab Bekasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi secara resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026. Kebijakan ini menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi tanpa memandang tingkatan ekonomi, mulai dari desil 1 hingga desil 10 dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang terhalang mendapatkan pengobatan karena kendala biaya.
Peluncuran berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jumat (13/11/2026). Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan, pencapaian UHC Prioritas merupakan tonggak penting dalam perlindungan sosial masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan program ini, warga tidak lagi dibatasi kategori ekonomi saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Hari ini kita sudah resmi melaksanakan UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak, baik di rumah sakit swasta maupun RSUD,” tegas Asep.
Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk mendukung keberlanjutan program ini. Namun, pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, serta rumah sakit dan klinik juga memiliki peran penting.
“Tidak semuanya ditanggung pemerintah daerah. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, termasuk tenaga outsourcing, wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi karyawannya. Begitu juga sekolah yang sudah mapan, wajib mengikutsertakan guru dan stafnya,” jelas Asep.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Pemkab Bekasi akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial melakukan verifikasi dan pemutakhiran data peserta. Langkah ini penting agar data selalu akurat, termasuk mencatat warga yang pindah domisili, meninggal dunia, maupun yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat kerjanya.
Sementara itu, peran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga disempurnakan. Ke depannya, Jamkesda tidak lagi digunakan untuk pelayanan umum yang sudah ditanggung BPJS, melainkan difokuskan untuk kondisi kedaruratan dan penyakit tertentu yang belum terakomodasi oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
“Tahun 2025 pembiayaan Jamkesda sudah saya selesaikan, tinggal sedikit lagi penutupannya untuk 2026. Ke depan, Jamkesda hanya untuk kebutuhan insidental dan kondisi tertentu yang belum dicover BPJS. Kita tetap siapkan skema untuk itu,” ungkap Asep.
Pemkab Bekasi juga berencana meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar. Mulai tahun 2027, puskesmas di seluruh Kabupaten Bekasi akan dikembangkan agar dapat beroperasi 24 jam dan dilengkapi fasilitas rawat inap.
“Tujuannya agar warga tidak harus langsung ke rumah sakit dan mengantre lama. Penyakit ringan seperti demam, batuk, diare, dan muntaber bisa ditangani lebih dulu di puskesmas terdekat,” katanya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto memberikan apresiasi atas langkah cepat dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kehadiran UHC Prioritas membuktikan bahwa jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.
“Bapak Bupati belum menjabat 100 hari, tetapi sudah berkomitmen penuh untuk masyarakatnya. Seluruh warga Kabupaten Bekasi kini bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa melihat tingkatan ekonomi. Itu luar biasa,” ujar Akmal.
Manfaat kepesertaan ini berlaku secara nasional. Warga Kabupaten Bekasi yang sedang di luar daerah termasuk mahasiswa tetap bisa berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Demikian pula bagi pekerja yang mengalami PHK, dapat menyesuaikan status kepesertaannya agar perlindungan kesehatannya tetap berjalan.
Hingga 1 November 2026, dari sekitar 3,5 juta jiwa penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa atau 99,67 persen sudah terdaftar dalam JKN. Dari jumlah tersebut, 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen berstatus aktif.
“Ini bukan hasil satu pihak saja, melainkan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat. Semoga perlindungan kesehatan yang semakin merata ini membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi,” tutup Akmal.***
Editor: Sugiono