Ketimpangan Status Guru Madrasah Jadi Sorotan, Ketua Komisi A DPRD H.Uus Haerudin Firdaus Rekomendasikan Status P3K Paruh Waktu
Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Anggota DPRD kabupaten Bandung dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) 6 (Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah), H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I., menegaskan kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota dewan untuk turun langsung ke tengah masyarakat, menyerap berbagai aspirasi dan memperjuangkannya melalui lembaga legislatif.
Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Kabupaten Bandung berlangsung di Ruangan Pondok Pesantren Matha’ul Huda, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dia juga mengungkapkan permohonan maaf karena baru dapat kembali bertemu secara langsung dengan masyarakat setelah sebelumnya cukup sering hadir saat masa kampanye.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri unsur pemerintahan kelurahan Manggahang, dan keluarga besar guru Madrasah.
Berbagai persoalan yang diangkat dalam forum dialog tersebut mulai dari keluhan guru madrasah berstatus dibawah kementrian agama, keinginan guru TK Mendapatkan insentif, hingga persoalan banjir disekolah.
“Kami mempertanyakan status kami sebagai guru madrasah dibawah Kementerian Agama yang berdasarkan sertifikasi saja, padahal kualifikasi kami sama dengan guru P3K paruh waktu. Ini tidak adil bagi kami,” kata salah seorang peserta.
Menjawab aspirasi tersebut, H. Uus yang juga Ketua Komisi A DPRD kabupaten Bandung mendukung dan mendorong peningkatan status mereka menjadi guru P3K paruh waktu dibawah Dinas Pendidikan.
Menurutnya, ketimpangan, kekurangan akibat dari perubahan kebijakan pemerintah berdampak bagi para guru madrasah.
“Ketimpangan status ini perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah. Kami rekomendasikan perubahan status guru madrasah ini menjadi guru P3K paruh waktu dibawah Dinas Pendidikan,” tuturnya.
H. Uus menjelaskan tak ada alasan logis untuk membedakan mereka. Para pengajar ini adalah warga kabupaten Bandung dan segi persyaratan mereka juga mempunyai standar pendidikan jenjang S1, S2 bahkan ada yang bergelar Doktor (S3).
Dia berharap lewat kegiatan reses ini, aspirasi para guru madrasah ini dapat didengar dan diperhatikan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan mereka.
“Sekali lagi sebagai wakil rakyat kami merekomendasikan mereka untuk diangkat menjadi guru P3K paruh waktu dibawah naungan Dinas Pendidikan,” tutupnya. ***
Editor: Aripudin