Terbukti Langgar Kode Etik, Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Dengan Hormat Dari Kepolisian Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Eks Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta. Putusan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela.
Keputusan ini diambil setelah Majelis KKEP Polri menggelar sidang yang berlangsung selama 11 jam penuh, terhitung sejak pukul 09.00 WIB pada Selasa, 10 November 2026. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengumumkan hasil sidang tersebut kepada awak media di Jakarta pada hari yang sama.
“Ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir.
Sidang etik ini dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Tim KKEP, didampingi Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Sementara anggota majelis terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa Bareskrim juga turut dihadirkan dalam proses persidangan.
Terhadap putusan ini, Ahrie Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Pihak Polri menyatakan bahwa permohonan tersebut akan diproses dan diperiksa oleh majelis tingkat banding.
“Terduga pelanggar AS telah menyatakan banding sesuai haknya. Nanti akan ada proses, dan bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” jelas Isir.
Selain putusan terhadap Ahrie Sonta, Irjen Johnny Eddizon Isir juga mengonfirmasi bahwa Majelis KKEP Polri telah menjadwalkan pelaksanaan sidang kode etik bagi tiga tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus yang sama. Salah satunya adalah mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadwal dan rincian pelaksanaan sidang tersebut akan disampaikan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku.***
Editor: Redaksi