MUI Sesalkan Bendera LGBT Ikut Berkibar di Aksi Solidaritas Palestina: Menodai Kemurnian Perjuangan Rakyat Palestina
Wakil Ketua Umum MUI, KH. M. Cholil Nafis
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyesalkan adanya penyusupan orasi serta pengibaran bendera kelompok LGBT dalam pelaksanaan aksi Women’s March yang juga menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH. M. Cholil Nafis, dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11).
Kiai Cholil menekankan bahwa penyandingan bendera LGBT di samping bendera Palestina dalam aksi tersebut sangat tidak pantas dan justru menodai makna murni dari perjuangan rakyat Palestina yang sedang diperjuangkan bersama.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para kelompok LGBT jangan menumpang pada kemurnian itu,” ujarnya dengan tegas.
Meski kelompok tersebut turut menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, Kiai Cholil menegaskan hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menoleransi maupun mengesahkan keberadaan dan praktik LGBT di Indonesia. Perjuangan kemanusiaan untuk Palestina, katanya, tidak boleh dicampuradukkan dengan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dasar negara.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, bukan berarti kita lalu mengesahkan atau melegitimasi LGBT,” tegasnya.
Kiai Cholil kemudian menegaskan landasan hukum dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta konstitusi negara, Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang sah menurut hukum negara pun hanya diakui antara seorang pria dan seorang wanita.
“Kalau mereka mengaku membayar pajak, ya benar, mereka wajib membayar pajak. Namun di atas segalanya, kita semua harus tetap taat kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang kita jelas: pasangan sah adalah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” jelas pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini.
Kiai Cholil juga menekankan pentingnya sikap tegas dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga keagamaan untuk menolak gerakan yang menyebarkan nilai LGBT. Hal ini bukan tanpa alasan — menurutnya, membiarkan hal tersebut dikhawatirkan mengundang kemurkaan Allah SWT.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah jika kami tidak menolak aksi-aksi LGBT ini. Seharusnya mereka yang merasa malu, justru kami yang akhirnya merasa malu melihatnya,” ujarnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Kiai Cholil mengakui bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara, termasuk mereka yang membayar pajak. Namun, bentuk perlindungan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai izin atau dukungan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Oleh karena itu, kami menyerukan: pemerintah memang wajib melindungi mereka sebagai warga negara karena mereka turut menanggung beban negara dengan membayar pajak. Namun, perlindungan itu bukan berarti membenarkan atau melindungi gaya hidup yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku di negeri ini,” pungkasnya.***
Editor: Redaksi