Ketika Rakyat Dusun Marasa Desa Cisalak Sumedang Bergerak dengan Swadaya Ditengah Sulitnya Ekonomi, Pemerintah Dituntut Lebih Peka terhadap Infrastruktur Pascabencana
Bidik Ekspres.id | Kab Sumedang
Semangat gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, warga bahu-membahu memperbaiki akses jalan yang terdampak bencana tanah longsor dengan mengandalkan swadaya masyarakat.
Ketua RW 07 setempat, Usep, mengatakan bahwa perbaikan jalan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa bantuan anggaran pemerintah untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan dimana jalan yang akan diperbaiki memiliki panjang kurang lebih 70 meter dengan lebar sekitar 1 meter, dengan perkiraan kebutuhan biaya mencapai Rp20 juta.
Pemandangan gotong royong terlihat begitu kuat. Ratusan warga, termasuk kaum ibu, turut turun langsung mengangkut material dan bahan pengecoran demi memulihkan akses yang selama ini menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Persoalan akses jalan di kawasan tersebut bukan persoalan baru. Berdasarkan sejumlah laporan kejadian, bencana pergerakan tanah dan longsor melanda Dusun Sukaasih, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, pada Minggu, 4 Mei 2025, sekitar pukul 03.30–04.00 WIB. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu sore diduga menjadi salah satu pemicu pergerakan tanah. Dampaknya cukup serius. Badan jalan mengalami ambles dan longsor sehingga akses yang menghubungkan kawasan Desa Cisalak dengan Dusun Marasa terputus.
Pemerintah Kabupaten Sumedang saat itu menetapkan status tanggap darurat bencana. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama jajaran pemerintah daerah dan BPBD meninjau langsung lokasi untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Pemerintah juga melakukan langkah mitigasi karena kondisi pergerakan tanah dinilai masih berpotensi meluas. Bahkan, kebutuhan pembangunan akses alternatif mulai menjadi perhatian agar masyarakat Dusun Marasa tidak terus berada dalam kondisi terisolasi.
Penanganan awal juga melibatkan BPBD Provinsi Jawa Barat. Pada 5 Mei 2025, BPBD Jabar mengirimkan bantuan logistik, melakukan asesmen, serta berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumedang. Hasil asesmen menyebutkan bahwa lokasi terdampak masih membutuhkan kajian teknis dari instansi terkait karena pergerakan tanah masih berlangsung.
Dengan demikian, persoalan jalan yang kini diperbaiki masyarakat merupakan bagian dari dampak bencana yang sudah berlangsung sejak Mei 2025, bukan kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba belakangan ini.
Pemerintah Kabupaten Sumedang saat itu menetapkan status tanggap darurat dan melakukan penanganan bersama BPBD serta instansi terkait. Evakuasi warga di kawasan rawan dan upaya mitigasi juga dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan tanah susulan.
Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Pemerintah Kecamatan Cisarua menyampaikan rencana penanganan akses alternatif.
Plh Camat Cisarua, Nandar Kusnandar, sebagaimana diberitakan salah satu media pada 4 November 2026, menjelaskan bahwa Pemkab Sumedang telah menyediakan anggaran perubahan untuk pengaspalan jalan alternatif sepanjang kurang lebih 150 meter melalui kawasan Perumahan Cisalak.
Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur yang berada di zona merah demi keselamatan. Meski demikian, sebagian warga masih menilai jalur alternatif yang tersedia lebih jauh dan mengharuskan mereka memutar, sehingga kebutuhan akses yang praktis tetap menjadi persoalan.
Apa yang dilakukan warga Dusun Marasa patut diapresiasi. Namun, di balik semangat gotong royong tersebut, terdapat pesan penting bagi pemerintah.
Ketika masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas mampu mengumpulkan dana hingga Rp20 juta untuk memperbaiki akses jalan, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan kekuatan swadaya masyarakat.
Gotong royong merupakan budaya luhur yang harus dijaga, tetapi bukan alasan untuk membebankan seluruh persoalan infrastruktur kepada rakyat.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar rencana. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif turun ke lapangan, memastikan pembangunan jalan alternatif benar-benar terealisasi sesuai jadwal, serta melakukan kajian teknis terhadap akses yang sedang diperbaiki warga agar aman dan layak digunakan.
Jangan sampai masyarakat terus berjuang sendiri menghadapi persoalan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan terhadap mobilitas, pendidikan, dan perekonomian mereka.
Warga telah menunjukkan kepeduliannya melalui tindakan nyata. Kini, pemerintah diharapkan menjawabnya dengan perhatian, kepastian, dan langkah konkret.***
Editor: Redaksi