Optimalkan PAD Kabupaten Bandung, Bapenda Kabupaten Bandung Gelar Rekonsiliasi Opsen PKB dan BBN-KB
Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus melakukan berbagai upaya dan langkah untuk meningkatkan akurasi data penerimaan lewat Rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Rekonsiliasi opsen PKB dan BBN-KB se-Korwil Bandung Raya yang digelar di D’Riam Riverside Resort, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Rabu (4/11/2026) ini menjadi bagian upaya Pemkab Bandung untuk memastikan akurasi data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelimpahan dana ke kas masing-masing kabupaten/kota ini akurat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta, dan dihadiri Kabid Pengelolaan Pendapatan Bapenda Jabar Mukti Subagja, Kabid Bapenda Kabupaten Bandung masing-masing Kabid P2 Bening Tina Restu, Kabid P1 Sabarudin, Kabid Penagihan dan Keberatan Dudi Durajat, P3DW Rancaekek dan Soreang.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Tatang Kusmawan, melalui Kepala Bidang (Kabid) P2O Irma Fitriani, mengatakan, dana bagi hasil dari PKB dan BBN-KB merupakan sumber vital untuk pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Kita sama-sama tahu bahwa terkait PKB dan BBN-KB itu merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan tentu saja Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan dana bagi hasil dari perolehan pajak tersebut,” kata Irma dalam keterangannya usai kegiatan Rekonsiliasi.
Meski PKB dan BBN-KB merupakan pajak yang dikelola provinsi, hasilnya menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah. Karena itu rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Bapenda Provinsi Jawa Barat dengan Bapenda Kabupaten/Kota, serta Bank BJB guna memastikan kesesuaian data dan optimalisasi penerimaan opsen pajak daerah.
“Walaupun pajak ini dikelola oleh pemerintah provinsi, namun karena ini merupakan pendapatan daerah juga, tentu saja harus kita dorong dan sosialisasikan bersama agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dari hari ke hari terus meningkat,” tutur Irma.
Dia juga berharap melalui koordinasi dan rekonsiliasi yang berkelanjutan, mudah-mudahan pengelolaan penerimaan pajak daerah semakin akurat, transparan, dan akuntabel demi mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bandung. ***
Editor: Aripudin