Kapolri Keluarkan SE Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape Kepada Seluruh Anggotanya Di Setiap Tingkatan Di Saat Dinas Maupun Luar Dinas
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dan proaktif dengan menerbitkan larangan total penggunaan rokok elektrik atau Vape di lingkungan internal institusi. Kebijakan ini tidak hanya menyasar anggota kepolisian, tetapi juga tamu dan pengunjung yang berada di area kantor kepolisian.
Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), yang meliputi Anggota Polri maupun PNS Polri.
Aturan yang telah resmi berlaku sejak 30 Oktober 2026 ini bersifat mutlak dan menyeluruh. Larangan berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Lebih tegas lagi, aturan ini mengikat personel baik saat berada di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja (baik saat dinas maupun di luar kedinasan).
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa kebijakan kontroversial namun krusial ini bukanlah sekadar aturan kesehatan, melainkan langkah preventif strategis untuk mengantisipasi ancaman laten penyalahgunaan narkotika.
“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape.berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam Cartridge,” ujar Irjen Pol. Johnny dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu 1/11.
Irjen Pol. Johnny menjelaskan bahwa ancaman narkotika saat ini telah berevolusi. Sindikat narkoba tidak lagi hanya menggunakan bentuk konvensional, melainkan merambah ke bentuk cair yang disamarkan dalam perangkat vape.
Perangkat Vape yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu device (alat), cartridge (wadah) dan liquid (cairan)—menjadi celah sempurna bagi pengedar. Secara kasatmata, cairan berisi narkoba tidak dapat dibedakan dengan cairan vape biasa.
Salah satu ancaman nyata yang menjadi pertimbangan Polri adalah penyalahgunaan zat Etomidate. Zat ini telah resmi diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2025, yang kini marak disalahgunakan dengan cara dicampurkan ke dalam cairan vape.
“Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” tambah Johnny.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Polri menerapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang ketat. Bagi personel PNPP yang kedapatan melanggar, akan dikenakan tindakan tegas berupa sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya mengawasi internal, Polri juga memperketat pengawasan terhadap pihak eksternal. Tamu atau pengunjung yang masuk ke lingkungan kantor Polri dan kedapatan menggunakan vape akan langsung ditegur oleh petugas. Mereka diwajibkan untuk segera mematikan dan menyimpan perangkat vape mereka selama berada di area kepolisian.
Lebih jauh, Kadiv Humas Polri menekankan bahwa Polri tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di jalanan, tetapi juga berkomitmen membersihkan “rumah tangga” institusinya sendiri.
Dengan melarang penggunaan vape secara total, Polri ingin memastikan bahwa setiap anggotanya memiliki integritas, menjaga disiplin, dan steril dari potensi penyalahgunaan zat terlarang.
“Langkah ini sekaligus mendorong personel Polri untuk menjaga disiplin, integritas, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Polri mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” pungkas Johnny.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat dari Polri bahwa perang melawan narkotika, termasuk modus-modus baru yang menyasar generasi muda melalui rokok elektrik, akan dilakukan tanpa kompromi, dimulai dari internal institusi penegak hukum itu sendiri.***
Editor: Redaksi