Pers Hari Ini Masuk Fase Dilematis dan Nilai Pers Alami Ketidakadilan, Gubernur Jabar KDM Desak Dewan Pers Tegakkan Identitas Jurnalis Sejati
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Bidik Ekspres.id | Bandung
Industri pers Indonesia tengah menghadapi ujian berat di era disrupsi informasi. Di tengah derasnya arus digitalisasi, marwah jurnalistik seolah tergerus oleh praktik-praktik yang mengabaikan etika, memunculkan ketidakadilan informasi di tengah masyarakat.
Menyikapi fenomena ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kritik tajam sekaligus peta jalan bagi Dewan Pers. Menurut Dedi, pers hari ini tidak lagi sekadar menghadapi tantangan eksternal, melainkan telah masuk ke dalam sebuah “dilematika” dan ketidakadilan internal yang mengancam kredibilitas profesi.
Hal tersebut dikemukakan Dedi Mulyadi dalam sambutannya pada acara Anugerah Dewan Pers 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu 28/10.
Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyoroti pergeseran nilai dalam ekosistem media saat ini. Ia menegaskan bahwa esensi jurnalistik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan etika, kini sering kali berbenturan dengan realitas industri yang pragmatis.
“Pers hari ini masuk pada sebuah dilematika dan ketidakadilan,” tegas KDM di hadapan para pemangku kepentingan pers nasional.
KDM menjelaskan bahwa sebagai jurnalis yang bertanggung jawab, setiap insan pers sejatinya terikat pada etika moral untuk menjunjung tinggi kebenaran. Namun, di sisi lain, etika profesi yang seharusnya menjadi kompas moral tersebut kerap kali tidak dipertanggungjawabkan secara utuh dalam praktik pemberitaan sehari-hari. Ketimpangan antara idealisme jurnalistik dan realitas lapangan inilah yang menciptakan ketidakadilan bagi publik sebagai konsumen berita.
Lebih jauh, Gubernur Jawa Barat ini menekankan bahwa persoalan pers bukan sekadar masalah internal profesi, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan bangsa.
Menurut KDM, proses membangun publik yang bertanggung jawab adalah prasyarat mutlak bagi meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi informasi yang sehat, akurat, dan beretika.
Jika pers gagal menyajikan kebenaran dan terjebak dalam ketidakadilan informasi, maka publik akan kehilangan kepercayaan. Ujung-ujungnya, polarisasi masyarakat dan penurunan kualitas demokrasi tidak dapat dihindari.
Oleh karena itu, KDM tidak hanya berhenti pada kritik. Ia memberikan tantangan konkret dan arahan strategis kepada Dewan Pers sebagai regulator dan penjaga marwah jurnalistik nasional.
Ke depan, KDM mendesak Dewan Pers untuk mengambil langkah progresif dan berani. Dewan Pers diminta untuk mulai memelopori, mengumumkan, dan memberikan apresiasi nyata terhadap pers-pers yang bertanggung jawab.
“Dewan Pers harus mulai memelopori, mengumumkan pers-pers yang bertanggung jawab, insan-insan pers yang memiliki identitas pers yang sesungguhnya,” pinta KDM.
Langkah ini dinilai krusial untuk melakukan “pemurnian” dan penegasan standar di tengah banjir informasi. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap insan pers yang berintegritas, KDM optimistis marwah profesi jurnalis dapat dikembalikan.
“Sehingga pers kembali lagi menjadi lembaga yang bergengsi, dihormati semua orang, dan menjadi rujukan kebenaran berita,” pungkas KDM menutup sambutannya, yang disambut apresiasi oleh para hadirin dalam Anugerah Dewan Pers 2026 tersebut.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi seluruh ekosistem media nasional, bahwa di tengah gempuran kecerdasan buatan (AI) dan hoaks, identitas jurnalis sejati yang berlandaskan etika dan kebenaran adalah satu-satunya mata uang yang paling berharga di mata publik.***
Editor: Redaksi