Presiden Prabowo Perintahkan Kajian Ulang Definisi Korupsi: Tak Hanya Suap, tapi Juga Under-Invoicing dan Pencurian Sumber Daya Alam
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan dilakukan kajian mendalam guna menyempurnakan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Langkah ini bertujuan memastikan pengaturan hukum pemberantasan korupsi semakin relevan dengan kondisi Indonesia, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan dan perekonomian negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal ini setelah diterima langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 26/10.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas usulan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“Saya baru berdiskusi dengan Pak Presiden sehubungan dengan usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di UU 31/1999 dan UU 20/2001,” jelas Yusril.
Yusril menegaskan, Presiden belum serta-merta menyetujui usulan tersebut, melainkan meminta kajian menyeluruh terlebih dahulu.
“Pak Presiden menegaskan, beliau belum menyetujui apa yang disampaikan DEN, tetapi meminta dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” tegasnya.
Pembahasan ini menyoroti bahwa UNCAC tidak membatasi korupsi hanya pada penyuapan. Masih ada praktik lain yang juga menguras kekayaan bangsa namun belum sepenuhnya terakomodir dalam hukum yang berlaku.
Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan, Yusril menyebut dua praktik raksasa yang merugikan negara secara masif namun sering luput dari perhatian: manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.
“Jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang 20 ribu ton yang dilaporkan hanya 10 atau 15 ribu, uangnya menguap ke luar negeri,” ungkap Yusril.
Menurutnya, selama ini fokus penegakan hukum lebih banyak pada pejabat yang melakukan mark-up harga atau menerima suap. Padahal, praktik pencurian sumber daya alam dan manipulasi transaksi juga merupakan bentuk kerugian negara yang luar biasa besar dan harus diberantas.
“Rakyat mungkin belum menyadari, tapi ini sangat serius. Kita tetap harus memberantas suap, tapi jangan lupa kegiatan seperti under-invoicing dan pencurian ikan. Itu juga menguras kekayaan bangsa kita,” ujar Yusril.
Salah satu aspek kunci yang akan dikaji adalah perbedaan dan kejelasan batasan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Menurut Yusril, unsur perekonomian negara dalam UU Tipikor saat ini belum cukup dikembangkan.
“Kalau orang melakukan pencurian ikan atau under-invoicing di pertambangan, jelas merugikan perekonomian negara. Mestinya itu juga masuk ke dalam lingkup korupsi,” paparnya.
Kejelasan batasan ini penting agar penegakan hukum berjalan tepat sasaran, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap kegiatan pengelolaan keuangan maupun kegiatan usaha.
Pemerintah akan terus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, namun tetap dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia. Tujuannya satu: menutup celah yang memungkinkan kekayaan alam dan perekonomian negara terus dirugikan, sekaligus menjaga penegakan hukum tetap akuntabel dan berkeadilan.***
Editor: Redaksi