Amankan Aksi Masa di Bandung: Polda Jabar Terjunkan 3.248 Personel Gabungan, Penyekatan Jalan Jabar–Jakarta Mulai Dijalankan

Bidik Ekspres.id | Bandung

Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama instansi terkait menempatkan pengamanan ketat menyikapi berlangsungnya demonstrasi di Kota Bandung pada Selasa, 20 Oktober 2026. Ribuan personel gabungan telah disiapkan untuk menjaga ketertiban sekaligus memberlakukan pembatasan pergerakan di sejumlah titik strategis, termasuk jalur perbatasan antarwilayah.

Kepala Biro Operasi Polda Jabar, Kombes Pol Teddy Suhendyawan Syarif, menyatakan bahwa sebanyak 3.248 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama aksi mahasiswa dan warga Dago Elos berlangsung.

“Total 3.248 personel. Ini gabungan ada dari Polda Jabar yang mendukung Polrestabes Bandung, TNI dari Kodim Kota Bandung, serta Satpol PP, Dishub, dan Damkar,” ujar Karo Ops Polda Jabar kepada wartawan di kawasan Jalan Asia Afrika, Selasa siang.

Personel tersebut tidak ditempatkan di satu titik saja, melainkan disebar di beberapa lokasi strategis. Fokus utama pengamanan berada di kawasan DPRD Kota Bandung, persimpangan Cikapayang, dan Simpang Lima.

Selain pengamanan di pusat kota, pihak kepolisian telah memberlakukan penyekatan di wilayah perbatasan Jawa Barat sejak sehari sebelumnya. Instruksi telah disampaikan kepada seluruh Polres di wilayah Jawa Barat, khususnya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

“Penyekatan sudah banyak dilakukan sejak kemarin. Kami telah memerintahkan seluruh polres di Jawa Barat untuk melaksanakannya, terutama wilayah yang berbatasan dengan Jakarta,” jelas Teddy.

Dua tim pengurai juga telah disiapkan untuk menangani rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus, yang akan diterapkan menyesuaikan situasi di lapangan secara dinamis.

Di tengah pengamanan yang diperketat, Polda Jabar menyampaikan imbauan penting kepada seluruh peserta demonstrasi. Aspirasi tetap boleh disampaikan, namun harus tetap menjaga ketertiban umum.

“Yang penting tertib, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Ingat, fasilitas itu dibangun dari pajak masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat,” tegas Teddy.

Pihak berwenang berharap seluruh proses berjalan aman dan damai, sehingga kepentingan masyarakat luas tidak terganggu. Pembacaan situasi di lapangan akan terus dilakukan dan langkah disesuaikan jika diperlukan.***

Editor: Redaksi