Disperkimtan Gelar Rakor BSPS 2026, Percepat Penanganan Rutilahu di Kabupaten Bandung
Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) bidang Pengembangan Perumahan menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026, berlangsung di Gedung Toha, Soreang, Senin (19/10/2026).
Rakor dihadiri Staf ahli Kesra, Unsur Disperkimtan Provinsi Jabar, OPD, Para Camat, para Kepala Desa, rakor tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan bedah rumah berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari pemutakhiran data calon penerima manfaat, verifikasi kondisi rumah, penentuan prioritas lokasi, hingga tahapan teknis pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah.
Bupati Bandung, Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) saat membuka rakor tersebut mengatakan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Dipaparkan KDS, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya agenda pembangunan infrastruktur sosial, pemerataan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan setiap keluarga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat menempati rumah yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Untuk itu, KDS mengajak para kepala desa untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di wilayah Kabupaten Bandung. Menurutnya, peran strategis kepala desa sangat dibutuhkan mulai dari tahap pendataan, verifikasi, sosialisasi, hingga pendampingan masyarakat penerima manfaat.
Kuota Program BSPS Kabupaten Bandung sendiri sebanyak 3047 Unit, adalah bantuan stimulan perumahan swadaya yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.
Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat tidak hanya memperoleh dukungan material, tetapi juga didorong untuk berperan aktif dalam proses perbaikan rumahnya, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan swadaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Wahyudin, S.T., M.E, menegaskan komitmen bahwa pihaknya akan mengoptimalkan seluruh upaya untuk mendukung arahan Bupati Bandung dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Salah satunya melalui optimalisasi peta kebutuhan masyarakat di bidang Rutilahu, penanganan kawasan kumuh, serta pelayanan permakaman,” katanya.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat koordinasi dan komunikasi, baik di tingkat kecamatan, desa, maupun dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat dan setiap bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Percepatan pelaksanaan BSPS juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak huni bukan hanya menyangkut fisik bangunan, tetapi juga mencerminkan perlindungan kesehatan, keamanan, martabat, serta kesejahteraan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen memastikan program BSPS Tahun 2026 berjalan sesuai jadwal dan mampu memberikan manfaat maksimal. Melalui sinergi Pemkab, Disperkimtan, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak keluarga di Kabupaten Bandung dapat menempati rumah yang layak, sehat, dan nyaman.***
Editor: Aripudin