PBNU Kecam Keras Serangan terhadap Warga Sipil Antara Houthi dan Arab Saudi di Timur Tengah: Tak Ada Alasan Politik yang Boleh Mengorbankan Nyawa

PBNU Kecam Keras Serangan terhadap Warga Sipil Antara Houthi dan Arab Saudi di Timur Tengah: Tak Ada Alasan Politik yang Boleh Mengorbankan Nyawa

 Bidik Ekspres.id | Jakarta

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengecam keras segala bentuk serangan yang menargetkan warga sipil dan fasilitas umum di tengah memanasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara kelompok Houthi di Yaman dan Kerajaan Arab Saudi .

Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin, menegaskan bahwa ajaran Islam menempatkan keselamatan jiwa manusia pada posisi paling luhur di atas kepentingan politik, kekuasaan, maupun tujuan militer apa pun .

“Islam menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai nilai yang sangat luhur. Menjaga jiwa atau hifzh an-nafs merupakan salah satu tujuan utama syariat. Karena itu, tidak ada kepentingan politik atau kekuasaan yang boleh mengabaikan keselamatan warga sipil,” tegas Gus Kikin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad 18/10.

Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik yang berdampak langsung terhadap keamanan masyarakat, termasuk terganggunya fasilitas publik seperti bandara dan infrastruktur sipil lainnya . Gus Kikin juga mengingatkan seluruh pihak yang berkonflik untuk tetap menjaga keamanan kawasan suci Makkah dan Madinah, serta memastikan keselamatan jemaah haji dan umrah .

Atas nama organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, Gus Kikin menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi para korban tak berdosa dan mendesak semua pihak untuk segera menahan diri, menghentikan saling serang, serta kembali ke jalur dialog damai .

“Perlindungan terhadap kehidupan manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap konflik bersenjata. Prinsip hifzh an-nafs wajib dihormati oleh semua pihak, tanpa pengecualian,” tambahnya.

PBNU berharap komunitas internasional turut aktif mendorong perdamaian di kawasan tersebut, sehingga warga sipil tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kepentingan para pemegang kekuasaan.***

Editor: Redaksi