Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Rumah Tak Layak Huni di Palmerah, Tender Rakyat Jadi Kunci Transparansi Bedah Rumah
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Kondisi rumah yang rapuh, dinding retak, hingga atap asbes rusak dan bocor saat hujan menjadi gambaran persoalan hunian yang masih dihadapi sebagian masyarakat. Di Palmerah, Jakarta Barat, kondisi tersebut dialami Andri dan Aisah, penerima bantuan Program Bedah Rumah yang ditinjau langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Minggu (1/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi penerima bantuan sekaligus memastikan program perbaikan rumah menyasar masyarakat yang membutuhkan hunian lebih layak.
Rumah Andri dan Aisah dinilai membutuhkan perbaikan karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni. Kerusakan pada sejumlah bagian rumah, termasuk dinding dan atap, bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menimbulkan persoalan keamanan bagi penghuninya.
Melalui Program Bedah Rumah, hunian tersebut akan diperbaiki agar menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hunian yang lebih baik, terutama mereka yang tinggal di rumah dengan kondisi bangunan memprihatinkan.
Namun, keberhasilan program perbaikan rumah tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya pembangunan fisik. Ketepatan penerima bantuan, kualitas bahan bangunan, serta transparansi penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting yang menentukan manfaat program bagi masyarakat.
Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah adalah Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat. Melalui mekanisme ini, kelompok penerima bantuan memilih toko penyedia bahan bangunan secara terbuka.
Skema tersebut mengedepankan transparansi dalam pemilihan penyedia sekaligus mendorong efisiensi anggaran agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemilihan toko secara terbuka juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan bantuan, karena kebutuhan bahan bangunan berkaitan langsung dengan proses perbaikan rumah penerima manfaat.
Meski demikian, transparansi prosedur perlu berjalan seiring dengan pengawasan pelaksanaannya. Keterbukaan pemilihan penyedia, kewajaran harga bahan bangunan, kesesuaian material dengan kebutuhan, serta kualitas hasil pekerjaan merupakan unsur yang perlu diperhatikan agar bantuan benar-benar menghasilkan hunian yang lebih layak.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan, tetapi juga oleh bagaimana bantuan tersebut dikelola dan diwujudkan menjadi perbaikan rumah yang dapat dirasakan langsung oleh penerima.
Program Bedah Rumah memiliki tujuan yang lebih luas daripada memperbaiki bagian rumah yang rusak. Hunian yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh terhadap kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat.
Kondisi rumah Andri dan Aisah memperlihatkan pentingnya intervensi terhadap hunian yang membutuhkan perbaikan. Kerusakan dinding dan atap menjadi persoalan fisik yang harus ditangani agar rumah dapat berfungsi lebih baik sebagai tempat tinggal.
Kementerian PKP terus mendorong penyediaan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman melalui program tersebut. Kunjungan Menteri PKP bersama Kepala BPS ke Palmerah sekaligus memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kondisi nyata masyarakat penerima bantuan.
Ke depan, ukuran keberhasilan program tidak hanya terletak pada jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga pada kualitas hasil pekerjaan, ketepatan sasaran, dan transparansi penggunaan bantuan.
Bagi keluarga penerima manfaat, hasil akhir yang paling penting adalah rumah yang lebih aman untuk ditempati. Sementara bagi pemerintah, pelaksanaan program yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan perumahan.
Program Bedah Rumah diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan memastikan setiap bantuan digunakan secara optimal untuk mewujudkan hunian yang lebih layak.***
Editor: Redaksi