Skandal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Berujung Mundurnya Dirjen PAS, Menko Yusril Desak Menteri Imipas Segera Penunjukan Plt

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Jabatan strategis Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan, terlebih di tengah sorotan tajam publik terhadap integritas sistem pemasyarakatan nasional. Buntut terbongkarnya skandal fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong yang memaksa Dirjen PAS Mashudi mengundurkan diri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengambil sikap tegas.

Yusril mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAS segera ditunjuk untuk mengisi kekosongan dan memastikan roda birokrasi pemasyarakatan tetap berjalan normal.

“Kursi Dirjen PAS harus segera diisi. Saya meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sambil menunggu nama pengganti definitif diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tegas Yusril Ihza Mahendra, Jumat (9/10/2026).

Desakan Menko Yusril ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mencegah terjadinya anomali dan kekosongan komando di tubuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penunjukan Plt dinilai krusial untuk menjaga stabilitas operasional ratusan lapas dan rutan di seluruh Indonesia, sembari proses seleksi pengganti definitif dilakukan secara hati-hati.

Mundurnya Mashudi bukan tanpa alasan. Langkah mundur ini merupakan buntut dari investigasi dan sorotan publik atas temuan fasilitas mewah yang tidak wajar di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini dinilai mencederai prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya berfokus pada pembinaan dan penegakan disiplin, bukan memfasilitasi kenyamanan di balik jeruji besi.

Berdasarkan penelusuran, surat pengunduran diri Mashudi secara resmi telah diterima oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Namun, hingga Jumat (9/10/2026) ini, proses transisi kepemimpinan di tubuh PAS masih menjadi sorotan, menuntut respons birokrasi yang cepat dan transparan.

Kasus Lapas Cibinong ini menjadi preseden penting dan tamparan keras bagi reformasi birokrasi di lingkungan kementerian. Publik kini menanti, siapa figur yang akan ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin reformasi total PAS ke depan.

Pengisian Plt Dirjen PAS ke depan diharapkan tidak hanya sekadar mengisi kursi kosong secara administratif, tetapi juga membawa mandat kuat dari pemerintah untuk melakukan “operasi bersih-bersih”, penegakan standar pelayanan minimal, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan Tanah Air.***

Editor: Redaksi