Sidang Putusan MK: Tidak Ditemukan Bukti Ijazah Setara SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka, Certificate of Attendance Bukan Bukti Kelulusan Namun Hanya Bukti Hadir

Sidang Putusan MK: Tidak Ditemukan Bukti Ijazah Setara SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka, Certificate of Attendance Bukan Bukti Kelulusan Namun Hanya Bukti Hadir

Hakim MK Arsul Sani

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma yang membuktikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas atau sederajat di luar negeri. Pernyataan ini dibacakan Hakim MK Arsul Sani saat menyampaikan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa 6/10 .

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat,” tegas Arsul Sani .

Dalam proses pencalonan Wakil Presiden, Gibran melampirkan dokumen bertajuk certificate of attendance sebagai syarat bukti kelulusan setara SMA. Namun MK menegaskan secara tegas: dokumen tersebut bukanlah bukti kelulusan.

“Certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas atau sederajat menurut Mahkamah, dokumen tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan hanya bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” lanjut Arsul .

Pertimbangan hukum MK menegaskan beberapa prinsip penting:

1. Definisi Ijazah Jelas Berbeda dengan Sertifikat Kehadiran
Secara hukum, ijazah atau diploma adalah dokumen yang secara eksplisit menyatakan seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus biasanya memuat rumusan penganugerahan gelar/status kelulusan serta disertai hasil penilaian akademik. Sebaliknya, certificate of attendance hanya menerangkan keikutsertaan dalam kegiatan belajar, tanpa pernyataan keberhasilan atau penyelesaian program. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat disamakan.

2. Syarat Pencalonan Berdasarkan Undang-Undang
Ketentuan syarat pendidikan calon Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan bukti tamat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dokumen penyetaraan pun harus didasarkan pada bukti kelulusan yang sah, bukan sekadar kehadiran .

3. Putusan MK: Tidak Diskualifikasi, Tetapi Masuk Ranah Lembaga Lain
Meskipun MK mengakui ketiadaan dokumen kelulusan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena Gibran kini bukan lagi calon melainkan pejabat yang sudah menjabat. MK menegaskan persoalan ini menjadi ranah lembaga lain yang berwenang sesuai UUD 1945 . Artinya, fakta hukum yang terungkap tetap berdiri namun konsekuensi hukumnya tidak berada dalam kewenangan MK pada perkara ini.

4. Dasar Penyetaraan Juga Dipertanyakan
Suket penyetaraan yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 ternyata didasarkan pada dokumen yang sama certificate of attendance yang menurut MK bukan bukti kelulusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas proses penyetaraan itu sendiri .

Dengan demikian, putusan ini menetapkan preseden penting: bukti kehadiran tidak dapat menggantikan bukti kelulusan dalam pemenuhan syarat konstitusional pencalonan jabatan tinggi negara. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait pasca dibacakannya putusan tersebut. Perkembangan selanjutnya akan dilaporkan.***

Editor: Redaksi