Reshuffle Jilid 7 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, TNI – Polri Amankan Pos Strategis dari Polkam Hingga Agraria
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Presiden Prabowo Subianto kembali mengejutkan peta politik dan birokrasi nasional. Melalui reshuffle kabinet jilid 7 di tahun kedua pemerintahannya, Prabowo melakukan konsolidasi total dengan menempatkan figur-figur berseragam TNI-Polri pada pos-pos paling strategis, mulai dari keamanan dalam negeri, kepolisian, hingga reforma agraria.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P yang dibacakan di Istana Negara, Kamis (1/10/2026), perombakan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan sebuah reposisi kekuatan untuk mengawal agenda strategis pemerintahan di paruh kedua periode.
Sinyal penegasan kendali keamanan di bawah komando militer terlihat jelas dari pergeseran Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Dudung ditarik dari kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk ditugaskan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Djamari Chaniago.
Vakum yang ditinggalkan Dudung di KSP langsung diisi oleh sosok yang tak kalah strategis: Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Penempatan Sigit di KSP mengindikasikan bahwa Istana menginginkan integrasi yang lebih ketat antara kebijakan politik negara dan aparat keamanan.
Korps Bhayangkara juga mendapatkan porsi besar dalam reshuffle kali ini. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang baru.
Namun, sorotan tajam justru tertuju pada penempatan Komjen Pol. Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional. Penempatan perwira tinggi polisi di lembaga yang biasanya diisi oleh kalangan sipil atau teknokrat pertanahan ini mengindikasikan adanya pendekatan security and order (keamanan dan ketertiban) dari Istana dalam penyelesaian konflik agraria dan pertanahan di tingkat tapak.
Di sisi lain, untuk menggenjot mesin ekonomi dan diplomasi global, Prabowo merotasi dan menempatkan sejumlah nama untuk mengamankan prioritas ekonomi. Sugiono ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sementara Sarmuji mengambil alih Kementerian Perindustrian.
Untuk urusan diplomasi, diplomat senior Arrmanatha Nasir dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri. Tak kalah krusial, Bahlil Lahadalia dipertahankan dan digeser ke posisi Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini menegaskan bahwa agenda hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi tetap menjadi “primadona” serta tulang punggung ekonomi pemerintahan Prabowo.
Reshuffle kali ini tercatat sebagai perombakan ketujuh dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Prabowo. Frekuensi perombakan yang tinggi ini, di satu sisi, menunjukkan dinamika, evaluasi ketat, dan standar performa yang tinggi dari Istana terhadap kinerja jajarannya.
Namun di sisi lain, pola penempatan figur TNI-Polri di pos-pos sipil dan strategis menandai era baru tata kelola negara di era Prabowo. Pendekatan komando, stabilitas keamanan, dan eksekusi cepat tampaknya menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan publik ke depannya.
Para pejabat negara yang dilantik hari ini akan langsung bekerja menghadapi tantangan akhir tahun, dengan mandat penuh dari Presiden untuk mengeksekusi berbagai proyek strategis nasional tanpa kompromi.***
Editor: Redaksi