- DPRD Kabupaten Bandung Sedang Bahas APBD Perubahan 2026, Pastikan Sesuai Tengat Waktu
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha, S.H., M.I.P.
Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Dalam upaya mendukung dan memastikan program prioritas dan pembangunan berjalan sesuai rencana jangka waktu tiga bulan kedepan Tahun Anggaran 2026, saat ini DPRD Kabupaten Bandung melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan pembahasan secara mendetail.
Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBD untuk tiga bulan kedepan (Oktober, Nopember, Desember) dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung program pembangunan prioritas ditengah pengetatan (efisiensi) anggaran.
Disamping itu komitmen dan pola yang dibangun antara legislatif dan eksekutif bersepakat bahwa setiap program prioritas dan pembangunan harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha, S.H., M.I.P. bahwa saat ini DPRD melalui Badan Anggaran bersama TPAD sedang membahas APBD Perubahan 2026 untuk merespon dinamika pembangunan termasuk menyesuaikan antara pendapatan belanja untuk 3 bulan kedepan.
“DPRD berkomitmen agar pendapatan dan belanja APBD Perubahan dapat berjalan efektif dan efisien serta menyesuaikan belanja dan pendapatan agar pemerintah tidak kedodoran
dalam melakukan belanja-belanja didaerah,” tegas Yosep diruang kerja, Soreang, Kamis (10/9/2026).
Dia menjelaskan tengat waktu (batas akhir) penyelesaian pembahasan ini adalah pada akhir September 2026, sehingga DPRD mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk membahasnya.
“Bahkan hari ini kalau tidak salah adalah hari terakhir pembahasan, mudah-mudahan bilamana tidak ada halangan Senin (14/9) mendatang bisa di Paripurnakan,'” ujar Yosep.
Menyangkut alokasi kebutuhan anggaran untuk DPRD tahun 2026, Dia menyebut sekitar Rp120 miliar, namun yang baru teranggarkan sekitar Rp105 miliar, masih menyisakan kekurangan Rp15 miliar.
“Nanti kita lihat saja berapa kapasitas dan kemampuan keuangan daerah bisa mengalokasikannya untuk mendukung program-program prioritas supaya fungsi DPRD dapat dilaksanakan secara optimal,” terang Yosep.
DIa mengakui perubahan anggaran adalah bagian dari dinamika pembangunan. Penyesuaian dapat terjadi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah maupun DPRD, baik itu berupa penambahan maupun pengurangan disesuaikan kebutuhan belanja dengan kondisi pendapatan daerah.
“Perubahan anggaran adalah hal yang lumrah, bagian dari dinamika pembangunan untuk menyesuaikan kebutuhan belanja dengan pendapatan,” ungkapnya.
Dia juga meyakini pembahasan anggaran perubahan sesuai tengat waktu mengingat saat ini tidak ada kendala yang berarti, dan sama-sama berkomitmen untuk menuntaskan ini.
“Komitmen dan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat secara efektif dan efisien, saya kira akan selesai tepat waktu,” tutupnya. ***
Editor: Aripudin