DPR Buka Pintu Lebar-Lebar: Ketua DPR RI Puan Maharani Siap Terima Aspirasi Massa, Imbau Demo 27 Agustus Tetap Tertib dan Konstitusional
Ketua DPR RI Puan Maharani
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27/8 hari ini di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kesiapan lembaga wakil rakyat untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Namun, di balik keterbukaan tersebut, Puan memberikan peringatan tegas: demokrasi harus berjalan beriringan dengan ketertiban umum.
Pernyataan ini disampaikan Puan seusai menghadiri peluncuran buku mantan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, di Bentara Budaya Jakarta, Rabu 26/8 kemarin. Respons cepat dari pimpinan DPR ini dinilai sebagai langkah preventif untuk meredam potensi eskalasi konflik, sekaligus menunjukkan bahwa saluran dialog institusional masih terbuka lebar.
Dalam pernyataannya, Puan menekankan bahwa gedung DPR bukan hanya simbol kekuasaan legislatif, tetapi juga rumah bagi suara rakyat. Ia menjamin bahwa setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan secara konstitusional akan diterima dengan baik.
“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” ujar Puan.
Meski demikian, nada tegas terdengar ketika ia menyinggung aspek keamanan. Puan mengimbau para demonstran yang diperkirakan berasal dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswauntuk menjaga disiplin selama aksi berlangsung.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
Imbauan ini muncul di tengah kabar bahwa setidaknya empat kelompok berbeda akan turun ke jalan dengan tuntutan spesifik masing-masing. Ketegangan di lapangan sering kali menjadi pemicu utama gesekan antara aparat dan massa, sehingga penekanan pada “ketertiban” menjadi kunci agar agenda protes tetap produktif.
Menanggapi keinginan perwakilan demonstran untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPR, Puan memastikan bahwa mekanisme audiensi telah berjalan aktif bahkan sebelum hari-H aksi. Ia menjelaskan bahwa rotasi pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan pimpinan Komisi sedang dilakukan secara bergantian.
“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelas Puan.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menemui peserta aksi secara langsung jika diperlukan. “Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.
Klaim keterbukaan DPR bukan sekadar retorika. Fakta di lapangan menunjukkan intensitas tinggi dalam penyerapan aspirasi dalam 24-48 jam terakhir.
Pada Rabu (26/8) siang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa tercatat menggelar audiensi tertutup dengan perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pertemuan ini merespons keresahan panjang terkait status dan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS.
Di waktu yang hampir bersamaan, Pimpinan DPR bersama Komisi VI juga menerima delegasi karyawan PT Pos Indonesia. Isu yang dibawa cukup krusial: kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan kronis. Masalah ini berdampak sistemik, menyangkut nasib sekitar 31 ribu karyawan aktif dan 28 ribu pensiunan PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, pada Senin (24/8), Pimpinan DPR dan perwakilan AKD juga telah bertemu dengan Forum Komunikasi Rakyat Pati. Selain itu, Komisi III DPR terus membuka keran masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, isu yang sedang hangat diperdebatkan publik karena implikasinya terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” tutup Puan.***
Editor: Redaksi