Menu MBG Bisa Dicek Publik, BGN Perkuat Pengawasan dari Sekolah hingga Dapur SPPG Melelui Radar MBG Dibuka

Menu MBG Bisa Dicek Publik, BGN Perkuat Pengawasan dari Sekolah hingga Dapur SPPG Melelui Radar MBG Dibuka

Bidik Ekspres.id | Jakarta

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Radar MBG, sebuah portal digital yang dirancang untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menandai upaya BGN membawa pengawasan program MBG ke ruang digital. Bukan sekadar menampilkan informasi, Radar MBG diarahkan menjadi instrumen transparansi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas layanan yang diterima peserta program.

Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan portal tersebut dapat dimanfaatkan orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga dinas terkait untuk memantau pelaksanaan MBG.

“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus antara Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8).

Radar MBG disiapkan untuk menjawab kebutuhan informasi yang paling dekat dengan penerima manfaat, terutama orang tua siswa.

Melalui portal tersebut, masyarakat nantinya dapat melihat sekolah penerima MBG, menu yang disajikan, kandungan gizi, foto makanan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.

Dengan demikian, informasi mengenai makanan yang diterima anak tidak berhenti pada apa yang terlihat di meja makan. Publik dapat mengetahui apa menunya, bagaimana kandungan gizinya, dan dari SPPG mana makanan tersebut berasal.

“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG,” kata Sudaryono.

Konsep tersebut sekaligus membuka peluang pengawasan yang lebih konkret. Sebab, ketika informasi mengenai menu, kandungan gizi dan sumber produksi dapat diakses publik, pelaksanaan MBG menjadi lebih mudah dibandingkan hanya mengandalkan laporan internal penyelenggara.

BGN menyebut sekitar 85 persen SPPG saat ini telah melakukan pengisian laporan secara digital. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dapur MBG telah masuk dalam mekanisme pelaporan digital, tetapi masih terdapat bagian yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut.

Persoalan ini menjadi penting karena kelengkapan informasi Radar MBG sangat bergantung pada data yang dikirimkan SPPG.

Sudaryono menjelaskan, apabila foto makanan belum muncul dalam portal, kondisi tersebut dapat terjadi karena SPPG belum mengirimkan laporan atau dokumentasi produksi.

“Kalau nanti dibuka tetapi gambarnya belum muncul, itu artinya SPPG-nya belum melaporkan atau belum memfoto. Kami sedang meningkatkan dan mewajibkan semua dapur secara digital melaporkan proses produksi,” jelasnya.

Dengan kata lain, digitalisasi tidak otomatis menjamin transparansi. Kualitas informasi tetap ditentukan oleh kepatuhan setiap SPPG dalam menginput data secara benar, lengkap dan konsisten.

Keterbukaan data memungkinkan masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah memiliki referensi yang sama ketika menilai pelaksanaan MBG. Jika terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan kondisi di lapangan, publik memiliki dasar untuk memberikan perhatian dan menyampaikan temuan kepada pihak terkait.

Namun, efektivitas sistem tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan portal. BGN juga harus memastikan data yang ditampilkan akurat, diperbarui secara berkala, dapat ditelusuri sumbernya, dan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Sebab, portal digital yang tidak ditopang disiplin pelaporan hanya akan menghasilkan transparansi di atas kertas.

BGN sendiri menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Pengawasan publik diharapkan tidak berhenti pada melihat menu harian, tetapi ikut mendorong peningkatan kualitas makanan, komposisi menu, kandungan gizi dan pelayanan kepada penerima manfaat.

Program MBG merupakan program berskala besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, SPPG hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Karena itu, transparansi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelaksanaannya dapat diawasi secara bersama-sama.

Radar MBG setidaknya memberikan arah baru: informasi tentang program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat tidak hanya berada di tangan penyelenggara, tetapi mulai dibuka kepada publik.

Tantangannya kini bukan sekadar membangun portal, melainkan memastikan setiap informasi yang masuk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Jika BGN mampu menjaga akurasi data, memperkuat kewajiban pelaporan SPPG dan menyediakan ruang pengaduan maupun tindak lanjut yang efektif, Radar MBG berpotensi menjadi lebih dari sekadar portal informasi.

Ia dapat menjadi alat kontrol publik terhadap kualitas Program Makan Bergizi Gratis dari dapur produksi hingga makanan yang akhirnya diterima anak-anak di sekolah.***

Editor: Redaksi