Jabar Kunci Arah APBD 2027, KDM: Tak Boleh Ada Anak Menyeberangi Sungai Demi Sekolah atau Ditandu Karena Ambulans Tak Bisa Masuk
Bidik Ekspres.id | Bandung
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 sekaligus menandai arah kebijakan pembangunan Jawa Barat pada tahun mendatang. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi dengan operator DAMRI dan Big Bird sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan transportasi publik.
Usai rapat paripurna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan diarahkan untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase penyelesaian berbagai program prioritas yang telah dijalankan sejak awal masa kepemimpinannya, mulai dari sektor pendidikan, elektrifikasi, infrastruktur hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar KDM.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pemerataan akses listrik. KDM mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang belum menikmati aliran listrik telah menurun secara signifikan.
Dari sekitar 500 ribu warga yang sebelumnya belum memperoleh akses listrik, kini tersisa sekitar 80 ribu orang. Pemerintah menargetkan seluruhnya dapat terlayani pada 2027 sehingga tidak ada lagi warga Jawa Barat yang hidup tanpa penerangan listrik.
“Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai,” katanya.
Target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau proyek strategis, tetapi juga dari terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan energi.
Selain elektrifikasi, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Namun KDM menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar membangun aspal atau beton, melainkan membuka akses kehidupan masyarakat.
Ia menargetkan seluruh jaringan jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa, dapat saling terkoneksi sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolasi.
“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” ucapnya.
KDM menekankan bahwa akses jalan yang baik akan menentukan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan kedaruratan.
“Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup masyarakat, bukan semata mengejar target pembangunan fisik.
Selain pendidikan, listrik, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga menjadi sasaran utama dalam kebijakan anggaran 2027.
“Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027,” pungkas KDM.
Dengan demikian, arah kebijakan fiskal Jawa Barat pada 2027 diproyeksikan lebih menitikberatkan pada penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menjadi sinyal bahwa APBD tahun depan akan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Keberhasilan agenda tersebut nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran, serta pengawasan yang ketat agar setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci agar target pembangunan tidak berhenti sebagai komitmen di atas dokumen anggaran, tetapi benar-benar dirasakan hingga pelosok Jawa Barat.***
Editor: Redaksi
Sumber: Humas Prov Jabat