Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Pemadaman Listrik, Harga BBM Bersubsidi Dipertahankan, Hilirisasi Tambang Diperketat
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tiga agenda strategis yang harus segera dijalankan pemerintah, yakni percepatan penanganan pemadaman listrik, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), serta memperkuat komitmen hilirisasi sektor pertambangan. Arahan tersebut disampaikan saat menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memfokuskan perhatian pada sektor energi yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, hingga daya saing industri nasional.
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi tegas kepada Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) agar mempercepat penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah daerah, terutama di wilayah Kalimantan.
Menurut Bahlil, gangguan pasokan listrik tersebut bukan dipicu oleh kekurangan energi atau krisis pasokan listrik, melainkan akibat proses pemeliharaan jaringan kelistrikan yang sedang dilakukan.
“Pemerintah memastikan bahwa pasokan energi dalam kondisi aman. Yang terjadi saat ini adalah proses pemeliharaan jaringan sehingga diperlukan percepatan penanganan agar pelayanan kepada masyarakat segera kembali normal,” ujar Bahlil.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat keandalan listrik merupakan fondasi utama bagi aktivitas masyarakat, pelayanan publik, investasi, hingga pertumbuhan sektor industri.
Selain persoalan kelistrikan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga BBM. Dalam arahannya, Kepala Negara meminta agar harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia sehingga setiap kebijakan tetap memperhatikan kondisi pasar internasional sekaligus kepentingan nasional.
Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Presiden mengingatkan bahwa seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan telah beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib memenuhi komitmen hilirisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut menjadi pesan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan kepastian usaha kepada pelaku industri pertambangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah komoditas nasional.
Arahan Presiden menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berkaitan dengan pasokan listrik atau harga BBM, tetapi juga menyangkut ketahanan energi nasional dan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Percepatan penanganan pemadaman listrik bertujuan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Sementara itu, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi menjadi bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, hilirisasi pertambangan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sektor energi harus menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
Editor: Redaksi