Media Bukan Sekadar Penyampai Berita, tetapi Garda Terdepan Melawan Korupsi: Bidhumas Polda Jabar Perkuat Sinergi dengan Insan Pers
Bidik Ekspres.id | Bandung
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang semakin transparan dan bebas dari praktik korupsi, peran media massa dan jurnalis kembali ditegaskan sebagai salah satu pilar penting dalam mengawal akuntabilitas serta membangun budaya antikorupsi di Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar dan Sosialisasi Nasional bertajuk “Peran Media dan Jurnalis dalam Pemberantasan Korupsi Saat Ini untuk Kemajuan Bangsa dan Negara” yang diikuti oleh Bidhumas Polda Jawa Barat. Kegiatan berlangsung pada Senin (3/8/2026) di UTC Dago Hotel, Kota Bandung, mulai pukul 15.30 WIB hingga selesai.
Dalam kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., hadir sebagai representasi Polda Jabar dalam memperkuat kolaborasi antara institusi kepolisian, media massa, dan insan pers sebagai elemen penting dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Seminar ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antara aparat penegak hukum dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, media memiliki posisi yang sangat penting sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas sosial. Pemberitaan yang profesional, berbasis fakta, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi serta mendorong partisipasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Kolaborasi yang kuat antara kepolisian dan media juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terkait isu-isu korupsi.
Melalui seminar nasional tersebut, semangat membangun budaya antikorupsi kembali ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama. Aparat penegak hukum, media, akademisi, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Polda Jawa Barat memandang kemitraan yang harmonis dengan media sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi yang mencerdaskan masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta membangun kesadaran kolektif bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan gerakan bersama seluruh elemen bangsa.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara institusi kepolisian dan insan pers, diharapkan upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara.***
Editor: Redaksi