BGN Hentikan Sementara 27 Ribu Lebih SPPG Selama 30 Hari, Program MBG Masuk Tahap Evaluasi Nasional
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia selama 30 hari ke depan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi dan penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Keputusan itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI Trenggono, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 17/7.
Menurut Trenggono, penghentian sementara tersebut bukan berarti program dihentikan secara permanen. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi, pembenahan, dan penataan kembali terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.
“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain, termasuk wilayah 3T, akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” ujar Trenggono.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional.
“Yang jelas penghentian ini sifatnya sementara, bukan seterusnya. Kami membutuhkan waktu untuk menata kembali pelaksanaan program,” tegasnya.
Selain melakukan evaluasi teknis, BGN juga membuka ruang komunikasi dengan para mitra penyelenggara MBG. Namun, dialog tersebut akan dilakukan setelah proses penataan selesai sehingga menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.
“Bukan berarti kami tidak mau berkomunikasi dengan para mitra. Kami tetap memberikan kesempatan, tetapi akan kami carikan waktu yang tepat agar dialog dapat berlangsung dengan baik,” kata Trenggono.
Langkah penghentian sementara terhadap puluhan ribu SPPG ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan standar operasional berjalan sesuai ketentuan, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di seluruh daerah.
Bagi masyarakat, kebijakan ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses pengawasan dan penyempurnaan program publik. Evaluasi berkala merupakan mekanisme penting untuk memastikan setiap anggaran negara yang digunakan benar-benar menghasilkan pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.
Dengan penataan ulang yang sedang dilakukan, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan sistem pelaksanaan MBG yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan sehingga tujuan utama meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal.***
Editor: Redaksi