Presiden Prabowo Gaspol Reformasi Energi Nasional, LPG Didorong Beralih ke CNG demi Ketahanan Energi dan Tekan Ketergantungan Impor
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam memperkuat fondasi ketahanan energi nasional dengan menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat program transisi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG).
Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang terus memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia. Pemerintah menilai diversifikasi sumber energi domestik menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terdampak gejolak harga energi internasional.
“Pemerintah memastikan kelompok masyarakat bawah tetap mendapatkan perlindungan dari tekanan ekonomi global melalui kebijakan subsidi yang tepat sasaran,” demikian penegasan pemerintah.
Sementara itu, penyesuaian harga hanya akan diberlakukan terhadap komoditas energi nonsubsidi yang mekanismenya mengikuti perkembangan harga pasar. Kebijakan tersebut dinilai lebih proporsional karena pengguna energi nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat daya beli yang lebih kuat.
Percepatan konversi LPG ke CNG dinilai bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional. Selama ini, kebutuhan LPG dalam negeri masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.
Sebaliknya, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang relatif besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor transportasi. Karena itu, penguatan infrastruktur dan distribusi CNG dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya energi domestik.
Pengamat energi menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi negara dalam jangka panjang sekaligus memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika pasar energi global yang semakin tidak menentu.
Di sisi lain, Kementerian ESDM memastikan kondisi pasokan energi nasional untuk sektor kelistrikan masih berada dalam kategori aman. Hingga saat ini, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara telah mencapai sekitar 170 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa sejumlah gangguan listrik yang sempat terjadi di beberapa wilayah tidak berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi maupun bahan bakar pembangkit.
Gangguan tersebut, menurut Kementerian ESDM, murni disebabkan oleh persoalan teknis pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero), sehingga tidak mencerminkan adanya ancaman terhadap ketahanan pasokan energi nasional.
Dengan kombinasi kebijakan menjaga stabilitas harga energi bersubsidi, mempercepat transisi menuju pemanfaatan gas domestik, serta menjamin kecukupan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik, pemerintah berupaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus membangun sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan di era ketidakpastian global.***
Editor: Redaksi
Sumber: BPMI Setpres