Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari Disorot, BGN Audit Total 27.877 Titik Dapur: Potensi Pembengkakan Anggaran Tembus Triliunan Rupiah
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari penataan dan penguatan tata kelola program nasional unggulan tersebut, menyusul temuan adanya lonjakan jumlah titik dapur yang dinilai berpotensi memicu pembengkakan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
Kepala Nanik S. Deyang menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak akan menyentuh anggaran bahan baku makanan yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, fokus evaluasi hanya berada pada komponen biaya operasional dapur.
“Insentif operasional dapur berbeda dengan anggaran penyediaan makanan. Biaya sebesar Rp10 ribu per porsi untuk bahan baku tetap terjaga dan tidak akan terganggu,” tegas Nanik.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa evaluasi anggaran dapat berdampak pada kualitas maupun kuantitas makanan yang disalurkan melalui Program MBG.
Sorotan terhadap skema insentif operasional ini menguat setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan realisasi jumlah dapur pelaksana di lapangan.
Dalam perencanaan awal, jumlah titik dapur MBG ditargetkan berada pada kisaran 21.000 titik. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut melonjak menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar proyeksi awal pemerintah.
Lonjakan jumlah dapur tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengendalian anggaran. Pasalnya, dengan besaran insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, tambahan ribuan titik baru berpotensi memicu beban keuangan negara dalam skala sangat besar.
Berdasarkan perhitungan awal, penambahan 6.877 titik dapur dapat menghasilkan tambahan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan apabila skema insentif yang berlaku saat ini tetap dipertahankan tanpa penyesuaian.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
BGN menegaskan bahwa peninjauan ulang skema insentif bukan bertujuan mengurangi kualitas layanan, melainkan untuk menyusun mekanisme pendanaan yang lebih rasional sesuai kebutuhan operasional riil di lapangan.
Evaluasi juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menutup potensi pemborosan anggaran di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Dengan audit dan evaluasi yang sedang berjalan, pemerintah berupaya memastikan Program MBG tetap berjalan optimal, menjaga kualitas pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.***
Editor: Redaksi