Kepala BGN Nanik S. Deyang Langsung Rem Anggaran: Pembangunan Dapur Dan Pendaftaran Dapur Baru Dihentikan
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Usai resmi dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore (8/6/2026), Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, langsung mengumumkan langkah strategis pertamanya dengan menekan pengeluaran negara melalui kebijakan efisiensi anggaran secara ketat.
Dalam pernyataan awalnya usai pelantikan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak akan gegabah membuka proyek baru sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan. Langkah pertama yang diambil adalah memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara pembangunan dapur produksi baru, termasuk penghentian sementara proses pendaftaran titik dapur baru di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penataan ulang program pelayanan gizi nasional agar lebih tepat sasaran, terukur, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Negara tidak boleh terjebak pada ekspansi yang tidak terkendali. Yang utama saat ini adalah memastikan dapur yang sudah berjalan benar-benar efektif, optimal, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Nanik.
Berdasarkan data terbaru BGN, saat ini telah terdapat puluhan ribu titik dapur aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan melayani masyarakat penerima manfaat program gizi nasional. Namun di balik masifnya ekspansi tersebut, pemerintah mulai menyoroti potensi ketidakseimbangan distribusi serta dugaan terjadinya kelebihan kapasitas pelayanan di sejumlah daerah.
Selama masa moratorium berlangsung, BGN akan melakukan pemetaan ulang secara nasional terhadap seluruh dapur eksisting. Evaluasi tersebut mencakup tingkat produktivitas, efektivitas distribusi, jumlah penerima manfaat, hingga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang
Langkah itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa era kepemimpinan baru di tubuh BGN akan mengedepankan pengawasan ketat dan pengendalian belanja negara dibanding sekadar mengejar kuantitas pembangunan.
Kebijakan moratorium ini juga diperkirakan akan berdampak langsung terhadap berbagai pihak yang sebelumnya tengah bersiap mengajukan pembangunan dapur baru maupun memperluas jaringan produksi makanan program pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah cepat Nanik sebagai bentuk konsolidasi internal untuk memastikan program strategis nasional di bidang gizi tidak berkembang tanpa kontrol dan justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran di kemudian hari.
Dengan keputusan tersebut, BGN kini menghadapi tantangan besar: memastikan ribuan dapur yang sudah terlanjur beroperasi benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa membebani fiskal negara.***
Editor: Redaksi