Presiden Prabowo Genjot Ketahanan Ekonomi, Kebijakan DHE dan Ekspor Strategis Resmi Jalan Juni 2026
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mulai mengencangkan kendali terhadap devisa hasil ekspor (DHE) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang belum mereda. Dalam rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026), pemerintah memastikan implementasi kebijakan DHE akan mulai berjalan efektif pada 1 Juni 2026.
Rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo itu membahas kesiapan regulasi hingga mekanisme teknis pelaksanaan ekspor komoditas strategis nasional, termasuk crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan seluruh perangkat aturan kini dalam tahap finalisasi agar kebijakan dapat langsung diterapkan tanpa hambatan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik Permendag, aturan Bank Indonesia, maupun regulasi dari Menteri Keuangan sedang diselesaikan dan ditargetkan rampung sebelum 1 Juni,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Pemerintah juga bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha nasional guna memastikan dunia industri memahami arah kebijakan baru tersebut. Langkah ini dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan gejolak di sektor ekspor.
Tak hanya itu, pemerintah berupaya meredam kekhawatiran investor asing terkait keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam skema ekspor komoditas strategis. Airlangga memastikan aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan-perusahaan eksisting dan tidak mengambil alih operasional pelaku usaha.
“Tidak perlu khawatir, karena seluruh ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan yang selama ini sudah berjalan,” tegas Airlangga.
Ia menjelaskan, mekanisme yang diterapkan nantinya lebih menitikberatkan pada pelaporan dan pengawasan devisa ekspor kepada negara melalui sistem yang akan terus disempurnakan dalam tiga bulan pertama implementasi.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” katanya.
Di tengah tekanan ekonomi global dan situasi geopolitik dunia yang belum stabil, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan lanjutan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diputuskan adalah melanjutkan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan adaptasi ekonomi nasional.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi global seperti sekarang, di mana perang belum berakhir. Maka work from home akan dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Langkah agresif pemerintah menahan devisa ekspor di dalam negeri dipandang sebagai upaya memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas rupiah dan daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan global.
Pemerintah ingin memastikan arus devisa dari sektor strategis tidak lagi mengalir keluar tanpa kontrol negara, namun tetap menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha.***
Editor: Redaksi
Sumber: BPMI Setpres