Prabowo Tegaskan APBN Bukan Sekadar Angka: “Alat Perjuangan Bangsa untuk Menyejahterakan Rakyat”
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif atau sekadar hitungan fiskal tahunan. Di hadapan sidang paripurna DPR RI, Selasa (20/5), Presiden menekankan bahwa APBN merupakan instrumen utama negara dalam melindungi rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo tampil tegas dengan menempatkan APBN sebagai alat perjuangan negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar dirasakan hingga lapisan bawah masyarakat.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” tegas Prabowo di ruang sidang DPR RI.
Pemerintah dalam rancangan kebijakan fiskal 2027 menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara diproyeksikan berada di rentang 13,62 hingga 14,80 persen PDB untuk menopang berbagai program prioritas nasional.
Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dunia, pemerintah memilih menjaga defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,5 hingga 7,3 persen.
Tak hanya itu, pemerintah turut memasang target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menunjukkan optimisme bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan pertumbuhan stagnan apabila kebijakan fiskal dijalankan secara disiplin, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai batu loncatan menuju target ambisius pertumbuhan 8 persen pada 2029.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Prabowo.
Namun Presiden menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik yang dipamerkan di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin nyata dalam kehidupan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan mengecilnya ketimpangan sosial.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, sementara rasio gini ditargetkan membaik pada level 0,362 hingga 0,367.
Dalam bagian penutup pidatonya, Prabowo kembali menegaskan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai arah utama pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menilai para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir kelompok.
“Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegas Presiden.
Pidato tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan: APBN akan difokuskan sebagai senjata utama negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan menekan ketimpangan sosial di tengah tantangan ekonomi global yang terus bergejolak.***
Editor: Redaksi