DPR Soroti Alarm Bahaya Layanan Haji, Timwas Turun Tangan Awasi Perpindahan Jemaah Madinah–Makkah
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Perpindahan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah kini menjadi sorotan serius DPR RI. Insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan dinilai menjadi alarm keras terhadap sistem transportasi dan pelayanan haji yang harus segera dibenahi sebelum memasuki puncak ibadah haji.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pihaknya tidak ingin ada celah kelalaian dalam proses mobilisasi jemaah, khususnya bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang dinilai paling rentan terdampak buruknya layanan.
Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu 17/05, Maman mengatakan Timwas DPR akan lebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke Madinah guna memastikan kesiapan transportasi menuju Makkah benar-benar aman dan layak digunakan.
“Seluruh transportasi harus dipastikan aman, nyaman, dan mampu memberangkatkan jemaah dari Madinah ke Makkah dengan baik. Jangan sampai ada persoalan yang justru membahayakan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Pernyataan itu muncul setelah terjadinya insiden bus terbakar yang sempat mengguncang fase awal pelayanan haji tahun ini. Meski tidak mengganggu keseluruhan operasional, DPR menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan ribuan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Tak hanya menyoroti kondisi armada, Timwas Haji DPR juga membidik detail teknis perjalanan jemaah sejak pengambilan mikat di Bir Ali hingga kedatangan di Makkah. Menurut Maman, persoalan seperti lokasi terminal pemberhentian, jarak menuju Masjidil Haram, hingga pola perpindahan jemaah menjadi faktor krusial yang selama ini kerap dikeluhkan.
DPR menilai lemahnya pengaturan teknis dapat menyebabkan kelelahan berlebih, terutama bagi jemaah lansia yang harus berjalan jauh atau berpindah tanpa pendampingan memadai.
“Pelayanan tidak bisa lagi memakai pola umum. Jumlah jemaah lansia terus meningkat dan itu membutuhkan pendekatan khusus,” ujarnya.
Timwas DPR juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Agama, petugas haji, dan operator transportasi di Arab Saudi. Sinkronisasi yang lemah dinilai berpotensi memicu keterlambatan, jemaah tertinggal, hingga penumpukan massa di titik-titik tertentu.
Situasi tersebut dinilai bisa menjadi ancaman serius apabila tidak diantisipasi sejak awal, terlebih menjelang fase puncak haji yang identik dengan tingginya mobilitas jutaan jemaah dari berbagai negara.
Karena itu, DPR memastikan pengawasan lapangan akan diperketat untuk memastikan seluruh skema pelayanan berjalan sesuai standar keselamatan dan kemanusiaan.
Langkah pengawasan langsung ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa DPR tidak ingin pelayanan haji hanya berorientasi pada administrasi keberangkatan, tetapi benar-benar menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.***
Editor: Redaksi
Sumber: Humas DPR RI