Produk Telur Lokal Wajib Masuk Program MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana Tegas Minta Seluruh SPPG Utamakan Peternak Daerah
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Badan Gizi Nasional menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lepas dari kepentingan ekonomi masyarakat daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana memerintahkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan penggunaan telur dan bahan pangan hasil produksi lokal dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Penegasan itu disampaikan Dadan di Jakarta, Jumat (13/5), menyusul meningkatnya kebutuhan pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” kata Dadan.
Menurutnya, skema distribusi pangan dalam Program MBG tidak boleh hanya menguntungkan pemasok besar atau jaringan tertentu. Meski sejumlah mitra pelaksana memiliki koperasi maupun rantai pasok sendiri, BGN menekankan penyerapan bahan pangan tetap wajib melibatkan peternak dan pelaku usaha lokal di daerah masing-masing.
Langkah tersebut, kata Dadan, merupakan bagian dari arahan langsung Presiden agar kebutuhan telur untuk Program MBG sepenuhnya mengandalkan produksi dalam negeri.
Pemerintah ingin program strategis nasional itu bukan sekadar menjadi proyek pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi rakyat.
“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” ujarnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana,
BGN juga memastikan telur akan menjadi salah satu sumber protein utama yang lebih sering hadir dalam menu MBG. Namun demikian, pemerintah tidak menerapkan sistem menu seragam secara nasional.
Sebaliknya, BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi, sementara penyusunan menu disesuaikan dengan potensi pangan serta kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.
Untuk menjaga kualitas dan standar nutrisi tetap terpenuhi, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG. Mereka bertugas mengawasi penyusunan menu sekaligus memastikan bahan pangan lokal yang digunakan tetap memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan gizi penerima manfaat.
“BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” tutur Dadan.
Di sisi lain, kebijakan penggunaan bahan pangan lokal dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen. Program MBG diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi berantai bagi masyarakat daerah, terutama peternak telur dan pelaku UMKM pangan.
BGN menilai kapasitas produksi telur nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, selama distribusi dan pola penyerapan dilakukan secara optimal dan merata.
Karena itu, seluruh pelaksana program diminta memperkuat kemitraan langsung dengan peternak lokal agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, maka itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.***
Edior : Redaksi
Sumber: Humas BGN