Pemkab Bekasi Perketat Pengawasan Program MBG, Satgas Tingkat Kecamatan Dibentuk untuk Bongkar Data Bermasalah
Bidik Ekspres.id | Kab Bekasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih ditemukannya potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat di lapangan. Langkah tegas dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga tingkat kecamatan guna memperkuat pengendalian dan pengawasan program.
Penegasan itu disampaikan Asisten Daerah (Asda) III Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti dalam rapat optimalisasi peran dan tugas Satgas MBG di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Kamis (7/5/2026).
Menurut Iis, pembentukan Satgas tingkat kecamatan menjadi langkah krusial agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat lebih cepat terdeteksi sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
“Tujuan Satgas kecamatan adalah memaksimalkan fungsi pengendalian dan monitoring evaluasi di wilayah. Jadi apabila ditemukan ketidaksesuaian ataupun hal-hal yang perlu diluruskan, itu bisa segera terlaporkan lebih dini,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Bekasi tidak ingin program unggulan pemerintah tersebut berjalan tanpa pengawasan ketat. Validasi data penerima manfaat kini menjadi fokus utama setelah pemerintah daerah menemukan masih adanya masyarakat yang belum terakomodasi dalam layanan MBG.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat hingga April 2026. Data yang dinilai belum sinkron akan kembali diverifikasi agar distribusi program benar-benar tepat sasaran dan tidak menyisakan kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
“Tadi juga disampaikan masih ada sisa yang belum terakomodasi. Itu akan menjadi bahan validasi berikutnya supaya seluruh kebutuhan layanan bisa dipenuhi,” ujar Iis.
Tak hanya memperkuat pengawasan, Pemkab Bekasi juga mulai bersiap menghadapi penilaian SPPG Award, ajang evaluasi pelaksanaan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Dalam penilaian tersebut, sejumlah aspek menjadi sorotan, mulai dari standar dapur layanan, efektivitas kerja Satgas, hingga inovasi daerah dalam menjalankan program MBG.
“Terdapat sejumlah kriteria penilaian, baik untuk dapur layanan, kinerja Satgas, maupun inovasi SPPG. Kabupaten Bekasi tentu akan ikut serta dan mempersiapkan diri sebaik mungkin,” katanya.
Saat ini, tim Satgas Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis guna mendukung proses penilaian tersebut. Pemerintah daerah menargetkan Kabupaten Bekasi mampu tampil optimal dalam ajang evaluasi nasional tersebut.
Sementara itu, terkait kesiapan infrastruktur layanan MBG, Pemkab Bekasi mengungkapkan saat ini telah tersedia 318 dapur layanan yang tersebar di sejumlah wilayah. Namun jumlah tersebut masih akan dievaluasi ulang menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat penerima manfaat.
“Untuk dapur layanan, saat ini sudah tersedia 318 titik. Ke depan akan kembali didata dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan layanan MBG,” tutup Iis.
Langkah penguatan pengawasan dan validasi data ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mulai bergerak lebih serius memastikan program MBG tidak sekadar berjalan administratif, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.***
Editor: Sugiono
Sumber: Humas Kab Bekasi