Anggaran Infrastruktur Jalan Kabupaten Bekasi Dipangkas Jadi Rp192 Miliar, Prioritas Dialihkan ke Wilayah Rusak Parah
Bidik Ekspres.id | Kab Bekasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp192 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk 106 titik pekerjaan yang tersebar di 23 kecamatan.
Namun, alokasi ini mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp297 miliar. Pemangkasan anggaran ini menjadi sorotan di tengah masih tingginya kebutuhan perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan mencakup rekonstruksi, pelebaran jalan, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Pernyataan tersebut disampaikannya saat ditemui pada Selasa 5/5 kemarin.
“Fokus kami tetap pada penanganan ruas-ruas prioritas dengan tingkat kerusakan tinggi, meskipun anggaran tahun ini mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Untuk 2026, prioritas pembangunan difokuskan pada wilayah utara Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya yang selama ini dikenal memiliki tingkat kerusakan jalan cukup parah. Sejumlah ruas strategis yang menjadi target penanganan antara lain Jalan Baru Tanggul Bahagia, Lingkar Babelan, serta ruas Bojong Karatan–Marunda dan Batas Kota Bojong Karatan–Buni Bakti.
Sementara itu, di wilayah selatan, pembangunan difokuskan pada koridor Bojongmangu hingga Sukamukti yang berbatasan langsung dengan wilayah Bogor. Penanganan di kawasan ini dinilai penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan infrastruktur. Warga kini dapat melaporkan kondisi jalan rusak melalui platform digital yang disediakan pemerintah, sebagai bagian dari upaya mempercepat respons penanganan.
Kendati anggaran menyusut, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan skala prioritas yang lebih terarah, terutama pada titik-titik yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
Editor: Sugiono