Gubernur Dei Mulyadi Dan Pj Bupati Bekasi Terjun Temui Keluarga Korban Tragedi Tecelakaan Kereta Api, Penanganan Berkelanjutan Dan Evaluasi Menyeluruh
Bidik Ekspres.id | Kab Bekasi
Pemerintah bergerak cepat merespons tragedi kecelakaan kereta api yang menelan korban jiwa di wilayah Bekasi. Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung menemui keluarga korban untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan langkah penanganan berkelanjutan.
Salah satu korban yang meninggal dunia adalah Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32), karyawati KompasTV, yang diketahui berdomisili di Perumahan Griya Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Kehadiran pemerintah di tengah duka keluarga menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap dampak tragedi tersebut.
Dalam pernyataannya, Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa penanganan tidak akan berhenti pada tahap tanggap darurat semata. Pemerintah Kabupaten Bekasi, kata dia, tengah menyiapkan langkah konkret untuk menjamin keberlanjutan bantuan, terutama bagi korban yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Penanganan korban adalah prioritas awal. Namun setelah itu, kami memastikan ada keberlanjutan bantuan, khususnya bagi keluarga yang kehilangan sumber penghidupan,” tegasnya.
Lebih jauh, Pemkab Bekasi akan segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Fokus utama tidak hanya pada aspek teknis kecelakaan, tetapi juga pada sistem keselamatan perlintasan yang selama ini kerap menjadi titik rawan.
Gubernur Dedi Mulyadi menambahkan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum pembenahan serius, bukan sekadar respons sesaat. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem keselamatan berbasis infrastruktur dan edukasi masyarakat.
Dalam perspektif keselamatan transportasi, kecelakaan di perlintasan sebidang kerap dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari minimnya sistem pengaman otomatis, rendahnya disiplin pengguna jalan, hingga lemahnya pengawasan. Tanpa intervensi sistemik, potensi kejadian serupa akan terus berulang.
Menjawab hal tersebut, Asep memastikan bahwa perbaikan infrastruktur perlintasan akan menjadi prioritas dan segera dianggarkan. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pengamanan, rekayasa lalu lintas, hingga kemungkinan pembangunan perlintasan tidak sebidang di titik-titik rawan.
“Evaluasi akan dilakukan menyeluruh. Perbaikan infrastruktur perlintasan menjadi prioritas, dan akan segera kami anggarkan,” ujarnya.
Kehadiran dua pimpinan daerah ini tidak hanya membawa empati, tetapi juga tekanan moral bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak lebih cepat dan terukur. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan publik bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak.
Kini, publik menunggu realisasi—apakah janji evaluasi total benar-benar berujung pada perubahan nyata, atau kembali berhenti di meja birokrasi.***
Editor: Sugiono