Kolaborasi TNI-Polri di Desa Lagadar Kompak di Lapangan, Jadi Garda Terdepan Pengawalan Penyaluran Bansos Berjalan Tertib Tanpa Hambatan

Bidik Ekspres.id | Kab Bandung

Pemerintah Indonesia memperpanjang program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng hingga April 2026, menyasar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong stabilitas ekonomi nasional pada kuartal I dan II tahun 2026.

Secara ekonomi, bantuan pangan merupakan instrumen stimulus fiskal langsung yang berdampak cepat pada konsumsi rumah tangga. Dalam teori ekonomi makro, peningkatan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki multiplier effect lebih besar karena sebagian besar pendapatan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok.

Dengan demikian, distribusi bantuan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Penyaluran tahap kedua yang berlangsung April hingga Juni 2026 kini tengah berjalan. Distribusi dilakukan melalui PT Pos Indonesia serta pemerintah desa dan kelurahan setempat guna memastikan jangkauan hingga lapisan masyarakat terbawah.

Di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, penyaluran bantuan dilaksanakan selama dua hari, Rabu (29/4) hingga Kamis (30/4). Tercatat sebanyak 2.806 KPM menerima bantuan, masing masing berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi dua bulan.

Sejak pagi hari, ratusan warga tampak mengantre dengan tertib di lokasi pembagian. Proses distribusi berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan.

Babinsa, Bhabinkamtibmas bersama Pemerintahan Desa turun langsung memastikan penyaluran berjalan aman dan tepat sasaran. Kehadiran aparat tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penerimaan bantuan sosial.

Dalam kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Lagadar Aipda Afip M. Luthfi mengimbau masyarakat untuk tetap tertib serta tidak melakukan praktik penyimpangan.
“Bantuan ini adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria. Kami mengingatkan agar tidak ada pungutan liar maupun penyalahgunaan. Jika ditemukan, segera laporkan,” tegasnya.

Aipda Afip pun menjelaskan kehadirannya  untuk memberikan rasa aman terhadap KPM serta memperkuat sinergi antara Polri dan warga, mencegah potensi gangguan keamanan, serta memastikan respons cepat terhadap masalah sosial

Sementara itu Babinsa Desa Lagadar, Serda Bartho L. Lumbantoruan, menegaskan komitmen TNI dalam mengawal program pemerintah agar berjalan tepat sasaran dan kondusif.
“Kami dari Babinsa memastikan penyaluran bantuan ini berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban selama proses berlangsung serta menggunakan bantuan ini sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga keberhasilan program bantuan sosial.
“Pengawasan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan keterbukaan dan kerjasama, program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat mengaku bantuan tersebut sangat membantu di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami. Harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, jadi bantuan beras dan minyak ini meringankan pengeluaran sehari-hari,” ungkapnya.

Program bantuan pangan ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Selain menjaga ketahanan pangan rumah tangga, kebijakan ini turut mencegah peningkatan angka kemiskinan ekstrem dan kerawanan sosial akibat tekanan ekonomi.

Pemerintah menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban serta memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan.

Dengan penyaluran yang terus berlanjut dan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap program ini mampu menjadi bantalan ekonomi yang efektif sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi global.***

Editor: Redaksi