Waka BGN Nanik Sudaryati Deyang Ungkapkan Pihaknya Temukan Banyak Ketidaksesuaian Dan Penyimpangan di Lapangan
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkap sejumlah temuan krusial dalam evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan masih banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan, mulai dari lemahnya pelaksanaan hingga ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
“Kalau mengingat ini uang negara, uang rakyat, saya tidak menutup mata bahwa rantai kesalahan ini bisa terjadi di semua pihak,” ujar Nanik dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dikutip dari akun media sosial resminya, Sabtu 18/4 yang lalu.
Dalam arahannya kepada ratusan petugas pelaksana, Nanik menyoroti kinerja sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum optimal. Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program strategis ini berjalan sesuai tujuan.
Evaluasi tersebut juga menegaskan perlunya perbaikan dalam mekanisme distribusi dan pengawasan, agar program yang menggunakan anggaran publik ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan arahan tegas terkait pelaksanaan MBG. Ia meminta agar program difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi.
“Anak-anak dari keluarga mampu tidak membutuhkan MBG, karena orang tuanya sudah mampu menyediakan makanan bergizi,” kata Nanik mengutip arahan Presiden dalam keterangan resmi BGN.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak boleh dilakukan secara memaksa. Kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang merasa tidak membutuhkan program tersebut, kata Nanik, harus diberikan ruang untuk menolak tanpa tekanan.
Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya strategis peningkatan kualitas gizi nasional masih menghadapi tantangan serius di tingkat implementasi. Pemerintah pun dituntut untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh guna memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program.***