Kemensos–BPS Bongkar Data Bansos: 11 Ribu Penerima Tak Tepat Sasaran, DTSEN Baru Disiapkan Lebih Akurat
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/4).
Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026 yang menjadi fondasi utama penyaluran bantuan sosial (bansos).
DTSEN terbaru akan digunakan sebagai acuan penyaluran program bantuan seperti PKH dan BPNT triwulan II, sekaligus menjadi basis dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.
Dalam pemutakhiran ini, data DTSEN telah dipadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah keluarga dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta, serta jumlah individu dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta.
Namun, temuan penting juga mengemuka. Pemerintah обнаруж menemukan adanya inclusion error atau kesalahan sasaran penerima bansos sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setara sekitar 0,06 persen dari total penerima sebelumnya.
“Pemutakhiran ini dilakukan untuk memastikan bansos semakin tepat sasaran dan tidak lagi salah alamat,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki desil kesejahteraan, sebanyak 25.665 keluarga kini masuk dalam kategori desil 1–4 dan berpotensi menerima bansos. Sementara itu, 1.511 keluarga lainnya justru masuk kategori inclusion error.
Tak hanya untuk bansos, DTSEN juga digunakan sebagai dasar rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Berbeda dari sistem pendidikan umum, proses rekrutmen dilakukan tanpa pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan langsung ke masyarakat.
Pemerintah menegaskan proses ini dijalankan dengan prinsip transparansi, bebas titipan, serta tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Verifikasi dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan pendamping Kemensos, Dinas Sosial, serta petugas BPS guna memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kemensos juga tetap membuka kanal sanggahan bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus menjaga integritas data.
Dengan pembaruan DTSEN ini, pemerintah menargetkan distribusi bansos dan program pendidikan berbasis afirmasi dapat berjalan lebih tepat, transparan, dan menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. ***
Editor: Redaksi